Info Kilas ESDM, 10 Februari 2012

TAMBANG

Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) usulkan IUP Diterbitkan Gubernur

 

Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA) mengusulkan kepda pemerintah supaya kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) diserahkan kepada gubernur. Wewenang ini sebaiknya tak perlu diberikan ke bupati atau walikota.

 

Ketua IMA, Syahrir AB, menyatakan, usulan ini sudah disampaikan kepada Menteri ESDM, Jero wacik. “Beliau sangat mengapresiasi usulan kami. IMA tinggal menunggu saja,” kata Syahriri. (Kontan-14/ID-9/BI-9)

 

 

Meski Investor China Mundur, Antam Optimis Proyek Smelter Grade Alumina di Mempawah Kalbar Bisa Dimulai 2013

 

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yakin bisa menggarap sendiri pabrik peleburan alumina atau Smelter Grade Alumina (SGA) di Mempawah, Kalimantan Barat. Maklumlah, Hangzhou Jinjiang Group Co Ltd (HJG), mitra ANTM di proyek senilai US$ 1 miliar itu, sudah menyatakan mundur.

 

Emiten produsen nikel dan emas pelat merah ini tengah mengkaji ulang kelayakan proyek SGA Mempawah. ANTM bertekad menggarap proyek tersebut, tanpa dukungan mitra kerja. (Kontan-4/BI-m3)

 

 

Antam Usulkan Dividen 35%-45%

 

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengusulkan rasio dividen sebesar 35-45% dari laba bersih 2011. Payout ratio itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

 

“Dari tahun ke tahun rata-rata antara 35-45%. Semua berdasarkan posisi cash flow kami yang kuat dan terkendali. Namun, keputusan tetap ada di pemerintahan,” kata Direktur Keuangan Antam Djaja Tambunan.

 

Djaja menegaskan, payout ratio tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan proyek yang sedang digarap perseroan, antara lain pembangunan smelter feronikel di Tayan dan Halmahera Timur. Sebab, proyek tersebut tidak dilaksanakan sekaligus. (ID-14)

 

 

Epic Resources Akuisisi 2 Tambang Batubara

 

Perusahaan energi yang tercatat di Bursa Australia,Epic Resources Limited, akan mengakuisisi 100% dua tambang batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur (Kaltim). Total luas lahan konsesi batubara yang diakuisisi mencapai 15.500 hektare (ha) atau 155 kilometer persegi.

 

Faldi Ismail, executive chairman Epic Resources, mengatakan, kedua konsesi lahan batubara itu dimiliki PT Tata Borneo Wkajaya (5.500 ha) dan PT Tata Buana Kharisma (10 ribu ha). (ID-9)

 

 

Terpengaruih Cuaca, Ekspor Komoditi Timah Berpotensi Turun

 

Kemampuan produksi dan ekspor timah pada awal tahun ini diperkirakan melemah terpengaruh perkembangan cuaca yang kurang bersahabat.

 

Kondisi itu tercermin dari realisasi nilai ekspor timah batangan pada Januari yang merosot 44,16% menjadi US$ 103,44 juta dibandingkan dengan pencapaian pada bulan yang sama tahun lalu US$ 185,26 juta.

 

Selain itu, Kementerian Perdagangan mencatat volume ekspor timah batangan pada bulan lalu 5.380,43 ton atau terkoreksi 26,64% dibandingkan dengan realisasi pada bulan pertama tahun lalu 7.334,65 ton. (BI-10)

 

 

Yawadwipa Bidik Saham Bumi Plc

 

Setelah mengumumkan rencana akuisisi PT Bank Mutiara Tbk (BCIC), kini Yamadwipa Companies, perusahaan pengelola dana swasta (private equity fund), berniat membeli saham dengan hak suara Bumi Plc. Hal itu dilakukan untuk mendukung rencana perombakan direksi Bumi Plc.

 

“Kami mendukung proposal yang diajukan Samin Tan dan Grup Bakrie. Kami ingin usulan itu segera direalisasikan,” demikian tulis manajemen Yawadwipa dalam keterangan tertulisnya. (ID-13)

 

MIGAS

Izin Konstruksi Bangunan Terganjal Pemda, Produksi Blok Cepu Terancam Tertunda

 

Target produksi Blok Cepu di Jawa timur terancam tertunda pencapaiannya karena pemeirntah daerah Bojonegoro tak kunjung mengeluarkan izin pendirian bangunan. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana, menyatakan Blok Cepu sudah diatur dalam Instruktur Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang peningkatan produksi minyak bumi nasional. “Kalau pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan itu, bisa dianggap melanggar inpres,” ujarnya.

 

Bupati dan Walikota setempat wajib mendukung kebijakan pemerintah pusat mengdongkrak produksi minyak nasional. Blok Cepu ditargetkan berproduksi mulai 2014 dengan kapasitas 165 ribu barel per hari. Saat ini rata-rata produksi masih berkisar di angka 22 ribu barel per hari. (KT-B4/Kompas-20/ID-9)

 

 

BP Migas: Pemkab Bojonegoro Langgar Inpres

 

Masalah izin mendirikan bangunan (IMB) masih menjadi ganjalan proyek minyak dan gas Blok Cepu. BP Migas menuding Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012.

 

Instruksi ini menyebutkan Blok Cepu adalah andalan untuk menaikkan produksi minyak menjadi 1 juta barel per hari (bph). “Kalau pemerintah setempat tidak melaksanakan ketentuan itu bisa dianggap melanggar Inpres,” ujar Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, BP Migas, Gde Pradnyana. (Kontan-14)

 

 

Ketua DPR Setuju Opsi Harga BBM Naik

 

Ketua DPR Marzuki Ali siap menyambut bola kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), jika pemerintah memilih opsi menaikkan harga jual BBM bersubsidi. DPR menunggu keputusan Presiden untuk menetapkan kebijakan ini, apakah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau mempercepat pengajuan pembahasan APBN-Perubahan 2012.

 

Marzuki menilai, opsi menaikkan harga merupakan pilihan yang paling realistis untuk dilakukan dalam waktu dekat. Tapi, agar kebijakan ini tak menabrak Undang-Undang, yakni pasal 7 ayat 4 UU APBN 2012, pemerintah harus mengambil pilihan Perppu atau APBN-P. “APBN 2012 masih dikunci, harga BBM tidak boleh naik, padahal subsidi akan meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia,”ujar dia. (Kontan-2)

 

 

Daerah Minta Dana Bagi Hasil Migas Naik 100%

 

Daerah penghasil migas (minyak dan gas bumi) yang tergabung di dalam forum konsultasi daerah penghasil migas (FKDPM) meminta kenaikan dana bagi hasil (DBH) pendapatan migas. Mereka meminta DBH pendapatan migas naik dua kali lipat dari DBH saat ini. Keinginan FKDPM, DBH penghasil minyak jadi 30% dan daerah penghasil gas sebesar 50%.

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, setelah dikurangi komponen pajak, DBH minyak untuk daerah sebesar 15,5% dan pemerintah pusat 84,5%. DBH gas bumi, 30,5% untuk pemerintah daerah dan 69,5% pemerintah pusat. (Kontan-14)

 

 

Pemerintah Dorong Exxon garap Gas Metana Batubara

 

Wakil Presiden RI, Boediono, meminta ExxonMobil melirik potensi coal bed methane (CBM) alias gas metana batubara di Indonesia. Potensi CBM di Indonesia memang besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal. “Wakil Presiden meminta perusahaan minyak untuk mengesplorasi potensi CBM,” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat.

 

Menurutnya, permintaan ini sudah disampaikan Boediono sejak beberapa waktu lalu. Menyangkut permintaan itu, Exxon pun telah berniat melakukan eksplorasi CBM. “Sudah mulai melakukan pengujian tapi belum produksi. Mereka sedang mencari mitra jajaki eksplorasi,” katanya.  (Kontan-14/BI-9)

 

 

Pertamina Siap Incar Aset Migas di Luar Negeri

 

PT Pertamina (Persero) siap mengincar asset migas di luar negeri, termasuk di beberapa Negara tetangga setelah BUMn itu bisa dipastikan akhirnya harus mundur dari penawaran di blok minyak milik ExxonMobil Corp di Angola.

 

Sebagai pemilik hak yang pertama untuk mengambil blok itu, pemerintah Angola telah memutuskan untuk memberikan hal pembelian 25% saham milik Exxon kepada perusahaan Negara itu, Sonangol SA. (BI-9)

 

 

Kementerian Perindustrian: Proyek Konverter Gas Diteruskan

 

Pemerintah tetap melanjutkan program pembangunan industri converter gas kendaraan bermotor, meskipun kebijakan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi batal dilaksanakan mulai April tahun ini.

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Anshari Bukhari mengatakan rencana pemerintah mendorong penggunaan gas sebagai bahan bakar kendaraan bermotor tidak sepenuhnya ditentukan pada kebijakan pembatsan BBM bersubsidi. (BI-i8)

 

 

Perusahaan Korsel akan Investasi Konverter Kit BBG

 

Perusahaan asal Korea Selatan (korsel), Motonic Corporation, menindaklanjuti rencana investasi alat konversi (converter kit) bahan bakar gas (BBG) di Indonesia. Produsen pembuatan suku cadang kendaraan bermotor itu telah mendatangani Menteri Perindustrian MS Hidayat untuk menyampaikan minatnya tersebut.

 

“Belum ada yang bisa dipaparkan, sedang dan akan saya pelajari,” kata Hidayat.

 

Menurut di, emskipun program pembatasan BBM dibatalkan per April 2012, tidak berarti program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke BBG pada kendaraan bermotor dihentikan. Langkah-langkah program konversi tetap dipersiapkan. (ID-8)

 

 

Pengusaha AS Minati 3 Sektor

 

Pengusaha asal Amerika Serikat (AS) berminat investasi pada tiga sektor industri di Indonesia, yakni energi terbarukan (renewable energy), teknologi informasi (TI), dan infrastruktur.

 

Minat tersebut disampaikan oleh 35 perusahaan delegasi US-Asean Business Council dalam pertemuan dengan Kemenperin. Di antara delegasi tersebut, hadir manajemen Sampoerna (Phillips Morris Internastional), Ford, Caterpillar, Seagate, P&G, dan IBM. (ID-8)

 

 

Masalah Energi Hambat Ekspansi Industri di Jatim

 

Masalah pasokan energi membuat sejumlah sektor industri kesulitan menggenjot produksi dan menambah kapasitas pabrik untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor.

 

Industri keramik di Jawa Timur, misalnya, masih menghadapi ketidakpastian pasokan gas dan bahan bakar minyak, padahal kebutuhan masyarakat terhadap produk itu saat ini cukup tinggi.

 

Bahkan, menurut Direktur Penjualan dan Distribusi PT Platinum Ceramics Industry Welly Santoso, tahun lalu industri keramik terlambat mengantisipasi lonjakan permintaan pasar dengan menambah pasokan. (BI-Industri)

 

ENERGI

Beban Puncak Listrik akan Diatasi dengan Penggunaan CNG

 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menjamin akan mengatasi persoalan beban puncak listrik pada malam hari melalui proyek pemadatan gas menjadi listrik. Percontohan proyek ini dimulai di Jambi. Listrik sudah akan dapat diproduksi akhir tahun 2012.

 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya tengah mengusahakan instalasi gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG) untuk menyediakan listrik. Proyek pertama kegiatan ini berlangsung di Jambi. (Kompas-20/ID-9)

 

 

Konsorsium WIKA Bangun PLTG Kaltim 

 

PT Wijaya Karya (WIKA) yang tergabung dalam konsorsium bersama PT Mega eltra dan PT navigat ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga gas kaltim yang memiliki kapasitas 2x (50-60) MW (Netto) milik PT PLN. Nilai kontrak proyek tersebut Rp 925,4 miliar.

 

Menurut rilis WIKA, dalam konsorsium proyek tersebut, WIKA mendapat porsi 46% dari total perolehan kontrak, atau sekitar Rp 425,7 miliar dan sisanya masing-masing 39% dan 15% dimiliki oleh PT Mega Eltra dan PT Navigat. Proyek yang pendanaannya berasal dari APBN ini akan dibangun di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek tersebut akan membutuhkan waktu 18 bulan, terhitung dari awal Maret 2012. (Kontan-16)

 

Posted in Uncategorized

Info Kilas ESDM, 1 Februari 2012

TAMBANG
45 IUP Nikel di Sulteng Belum Lolos Verifikasi
Sejumlah 45 perusahaan di Kabupaten Morowali yang mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP nikel, belum lolos verifikasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM karena tumpang tindih dengan izin Kontrak Karya PT Inco di daerah itu.
“Hingga kini hanya ada 126 perusahaan yang lolos verifikasi di Dirjen Minerba ESDM yang diumumkan 30 Juni 2011. Sampai hari ini belum ada perubahan dari ESDM,” kata Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Sulawesi Tengah Aris Bulo Pasaru.  (BI-9)
Antam Peroleh Pinjaman US$ 650 jt dari Sindikasi Perbankan untuk Proyek Feronikel IV di Halmahera Maluku Utara
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memimpin kredit sindikasi untuk PT Aneka Tambang Tbk senilai 650 juta dollar AS. Peserta sindikasi adlah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Standard Chartered Bank, dan Sumitomo Mitsue Banking Corporation.
Kredit itu digunakan untuk membangun pabrik pengolahan feronikel IV di Halmahera Timur, Maluku Utara. Surat mandat (mandate letter) untuk perjanjian pembiayaan itu ditandatangani Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi bersama Direktur Utama PT Aneka Tambang Alwinsyah Lubis. (Kompas-18/BI-1)
Delta Dunia Targetkan Produksi Hingga 38,2 Juta Ton
PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) siap menggenjot produksi batubaranya. DOID melalui anak usahanya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma). Kontraktor tambang itu mengincar produksi batubara sebanyak 36,4 juta hingga 38,2 juta ton di tahun ini. Jumlah itu naik 5%-10% daripada proyeksi produksi 2011.
Keyakinan DOID sejalan proyeksi kenaikan volume jasa pengedukan lapisan tanah (overburden removal). Bukit makmur memproyeksikan volume overburden removal selama 2012 sebanyak 367,4 juta-384,1 juta bank cubic meter (bcm). Target ini tumbuh 10%-15% daripada tahun lalu, yaitu 334 juta bcm. (Kontan-5)
Delta Dunia Kaji Akuisisi Tambang
PT Delta Dunia Makmur Tbk mengkaji akuisisi tambang batu bara dengan cadangan 20 juta ton hingga 50 juta ton dalam rencana jangka panjang guna pengembangan bisnis perseroan.
Direktur Utama Delta Dunia Hagianto Kumala mengatakan saat ini memang belum ada tambang tertentu yang dilirik perseroan. Namun, dia mengungkapkan dalam jangka panjang perseroan memang berencana untuk memiliki tambang sendiri. (BI-m3/ID-13)
Bank Syariah Mandiri Lirik Pertambangan
Bank Syariah Mandiri akan meningkatkan pembiayaan sektor pertambangan tahun ini. “Pembiayaan usaha menengah pertambanagan di BSM memang masih minim,” kata Direktur Bank Mandiri (BSM) Sugiharto.
Dia menilai sektor pertambangan sebagai usaha yang sangat menarik karena potensi sektor ini sangat luas di Indonesia. BSM juga mengincar pembiayaan usaha skala menengah.  (KT-B2)
Bumi Resources Perkirakan Pendapatan 2011 US$ 5,85 M
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) memperkirakan, pendapatan operasional perusahaan tahun lalu mencapai US$ 5,85 miliar.
Menurut Direktur sekaligus, Sekretaris Perusahaan Bumi, Dileep Srivastava, pendapatan itu bertambah sekitar US$ 1 miliar dari pendapatan 2010 yang mencapai US$ 4,36 miliar. Sayang, Dileep enggan menyebutkan besaran laba yang didapat perusahaan dari bisnis batubara. “Saat ini masih proses audit,” elak Dileep. (Kontan-14)
Central Omega Resources Siap-Siap Bangun Smelter Nikel
Belum genap setahun sejak tambang milik perseroan berproduksi, Central Omega bisa dikatakann cukup agresif dalam berekspansi. Central Omega juga baru saja menggelar rights issue senilai Rp983,73 miliar dengan menerbitkan sebanyak 983,73 juta saham baru pada Desember tahun lalu.
Sebesar 50% dari dana hasil rights issue akan digunakan perseroan untuk mendirikan anak usaha baru yang beregrak di bidang pengolahan dan pemurnian nikel di Morowali. Nantinya, perusahaan tersebut akan memiliki pabrik pengolahan bijih nikel (Smelter).
Untuk investasi perusahaan berikut dengan pembangunan smelter, diperlukan biaya mencapai US$500 juta. Perseroan, berencana mengajak mitra strategis untuk memuluskan pembangunan anak usaha tersebut. (BI-m3)
Freeport Belum Penuhi Semua Kewajiban, Pekerja Hentikan Kegiatan
Sebagian pekerja PT Freeport Indonesia hingga Selasa (31/1) masih menghentikan aktivitas kerja di wilayah tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah, pabrik pengolahan, dan Pelabuhan Amamapare. Itu terjadi karena kesepakatan bersama belum terpenuhi.
Ketua DPC SPSI Mimika, Virgo Salossa, mengatakan, tindakan itu bukan mogok, tetapi aksi spontan pekerja sebagai akibat dari belum dipenuhinya semua kewajiban PT Freeport Indonesia sesuai dengan kesepakatan pada Desember lalu. (Kompas-24)
PN Jaksel Nyatakan Berwenang Adili Gugatan KK Freeport
Sidang perkara gugatan perdata kontrak karya terhadap PT Freeport Indonesia dilanjutkan. Ketua Majelis Hakim Sukoharsono menyatakan, pihak penggugat dan tergugat diminta menyiapkan berkas untuk pemeriksaan perkara tersebut. “Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini dan agar kedua belah pihak menyiapkan pemeriksaan berkas,” kata Sukoharsono saat membacakan putusan sela di Pengadilan kemarin.
Dalam pertimbangan putusan sela itu, hakim Sukoharsono menilai, untuk membuktikan adanya gugatan perbuatan melawan hukum  dalam kontrak karya itu perlu dilakukan pembuktian melalui pemeriksaan berkas. (KT-A7/Kontan-21)
MIGAS
Pemerintah Diminta tak Tergoda untuk Pilih Opsi Kenaikan harga BBM
Pemerintah diminta tetap mengimplementasikan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis premium mulai 1 April sesuai amanat UU APBN 2012. pemerintah diminta tidak perlu ragu dan kembali tergoda untuk memilih opsi kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM justru membuat kondisi ekonomi lebih buruk.
“Tidak ada yang salah dengan opsi pembatasan penggunaan premium. Yang kini diperlukan adalah ‘gebrak meja’. Pemerintah harus yakin dengan keputusan dan tegas mengimplementasikan keputusan itu,” ujar Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung (CT).
Hal senada dikatakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bathoegana. “Kami (Demokrat) taat aturan yang ada dalam UU APBN 2012 yang menyatakan tidak ada kenaikan harga BBM,” ujar dia. (ID-1)
Meski Pembatasan Konsumsi BBM Belum Jelas, Pemerintah Tetap akan Beli Konverter Kit 
Pemerintah tetap melanjutkan pengadaan alat konversi meski penggunaan bahan bakar minyak terancam gagal. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo, mengatakan pemerintah akan membeli 2.500 alat konversi bahan bakar. Sebanyak 2.000 unit akan diadakan dengan diimpor, sisanya dipasok dari dalam negeri.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan, selama keputusan kenaikan harga BBM belum diteken, kementerian yang dipimpinnya tetap menyediakan alat konversi bahan bakar. Kementerian Perindustrian bertugas mengadakan alat konversi sebanyak 250 ribu unit hingga 2014, yang akan diimpor dari Italia atau korea Selatan. (KT-B4)
Pemerintah akan Kucurkan Pinjaman Lunak Rp 500 M untuk Pembangunan Infrastruktur Pertamax di 295 SPBU
Pemerintah berencana mengucurkan pinjaman lunak Rp 500 miliar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pertamax di 295 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum. Hal itu sebagai bagian dari persiapan penerapan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita H Legowo, menjelaskan, Kementerian ESDM sudah membahas insentif keuangan bagi penyediaan infrastruktur bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan Kementerian Keuangan.
Dana Rp 500 miliar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012. namun, mekanisme pinjaman lunak tersebut masih belum diketahui, misalnya jangka waktu pembayaran, bunga pinjaman, dan syarat pengajuan kredit lunak itu. Saat ini Kementerian Keuangan sedang merumuskan mekanisme pinjaman lunak itu. (Kompas-17/BI-9)
Kementerian ESDM Alokasikan Rp 230 M untuk Perluas Jaringan Gas Kota di 5 Kota
Kementerian ESDM mengalokasikan Rp 230 miliar untuk memperluas jaringan gas bumi bagi rumah tangga. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mengatakan pemerintah akan membangun 16 ribu sambungan di lima kota.
Jalur gas akan membentang di wilayah Prabumulih, Sumatera Selatan; Jambi; kalidawir, Jawa Timur; serta Cibinong dan Cirebon, Jawa Barat. Pemerintah akan menggandeng tiga perusahaan untuk memasok gas 4,7 juta standar metrik kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk jaringan gas kota.
Tiap wilayah akan mendapat kuota gas 1,5- 2 juta MMSCFD. Adapun rata-rata kebutuhan rumah tangga 1 juta MMSCFD.  (KT-B5/Kompas-20/Kontan-14/BI-9)
PGN tak Rekomendasikan Gas Cair (LGV) untuk Kendaraan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tidak merekomendasikan program konversi BBM ke bahan bakar gas jenis liquefied gas for vehicle (LGV) mengingat sebagian LPG saat ini masih diimpor. Seperti diketahui, LGV merupakan LPG untuk kendaraan.
Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso mengatakan konversi dari BBM ke LGV tidak direkomendasikan terutama karena tiga hal.
Pertama, karena produksi LPG terbatas sehingga diperlukan impor. Saat ini saja, 40% LPG masih diimpor. Kedua, harga LGV masih lebih mahal dibandingkan compressed natural gas (CNG) dengan merek BBG. Ketiga, beralih ke LGV tidak memberikan penghematan subsidi yang optimal sehingga tetap membebani APBN. (BI-9)
PGN Minta Jaminan Suplai Gas
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) siap melaksanakan penyesuaian harga beli gas dari kontraktor kontrak kerja sama. Namun, perseoran tersebut meminta agar mendapat tambahan alokasi gas dan memperoleh jaminan suplai gas bumi.
“Kami siap melakukan penyesuaian yang diperlukan,” kata Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Hendi Prio Santoso. Menurut Hendi, selama ini pihak PGN selalu dinilai membeli gas dengan harga terlalu rendah. Padahal, hal itu merupakan kontrak jangka panjang dan bersifat mengikat. Pihaknya juga mengklaim telah membeli gas sesuai keekonomian lapangan meskipun diakui memang masih jauh lebih rendah ketimbang harga gas di pasar internasional.  (Kompas-19)
Lundin Petroleum Targetkan Kenaikan Produksi Minyak
Perusahaan migas yang berbasis di Swedia, Lundin Petroleum AB, tahun ini menargetkan produksi minyak perseroan di sejumlah blok migas di Indonesia berkisar 1.920-2.280 barel minyak ekuivalen per hari (boepd).
“Kami menargetkan Indonesia bisa berkontribusi sebesar 6% dari keseluruhan target produksi global kami yang mencapai 32 ribu hingga 38 ribu boepd,” kata President and CEO Lundin Petroleum Ashley Heppenstall. (ID-9)
Daerah Penghasil Migas Optimis Dapat Dana Tambahan Bagi Hasil
Daerah penghasil migas optimistis judicial review terhadap Undang-Undang No.33 Tahun 2004 mengenai perimbangan dana bagi hasil migas dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel, Robert Heri saat ini MK tengah menunggu saksi dari pemerintah pusat. Adapun pemeriksaan saksi dari daerah, termasuk Sumsel sudah digelar.
“Kami optimistis gugatan tersebut bisa dikabulkan karena dasar mengenai perimbangan bagi hasil yang ditetapkan pemerintah pusat tidak jelas,” ungkapnya. (BI-9)
Eissu Prima Bangun Dermaga Tanker BBM di Timika Papua
PT Eissu Prima Usaha, perusahaan yang melakukan kerja sama usaha dengan PT Pertamina mulai membangun dermaga untuk disandari kapal tanker pembawa bahan bakar minyak di pelabuhan Paumako Timika.
Perwakilan PT Eissu Prima Usaha, Hariyadi mengatakan dermaga BBM tersebut akan dibangun di kawasan pelabuhan Paumako dengan panjang mencapai 30 meter dan lebar 15 meter sehingga mampu disandari kapal berbobot hingga 3.500 DWT.
Pengerjaan dermaga BBM tersebut telah dimulai sejak sebulan lalu dan diperkirakan rampung pada akhir Juni. (BI-9)
Richard Owen Jadi Presdir ExxonMobil di Indonesia
Richard J Owen ditunjuk sebagai President Director and general Manager untuk afiliasi ExxonMobil di Indonesia, menggantikan Terry McPhail yang memasuki masa pensiun pada Desember 2011.
Dalam keterangan persnya, disebutkan sebelum bertugas di Indonesia, Richard menjabat sebagai managing director ExxonMobil Producbil Deutschland GmbH dan ExxonMobil Erdgas-Erdol GmbH di Jerman. “Richard Owen akan bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas afiliasi ExxonMobil di Indonesia,” tulis keterangan pers tersebut. (ID-9)
Jupiter Capital Siap Masuk Sugih Energy
Jupiter Group Capital Advisors LLC akan menjadi pembeli siaga (standby buyer) dalam penawaran umum terbatas (rights issue) PT Sugih Energy Tbk (SUGI). Perusahaan investasi Amerika Serikat itu siap menyerap saham baru yang tidak dieksekusi.
Sugih Energy akan melepas 20-30 miliar saham baru dengan target dana Rp 3 triliun. Aksi korporasi itu akan dilakukan pada semester pertama tahun ini.
“Kami sudah mendekati beberap pihak, tapi yang paling serius adalah Jupiter Capital,” ujar Presiden Direktur Sugih Energy Fachmi Zarkasi. (ID-15/BI-m3)
ENERGI
Pengamat Setuju Kenaikan Tarif Listrik karena Bakal Dorong Efisiensi
Sejumlah pengamat mendukung rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, misalnya, menilai kebijakan itu bakal meningkatkan efisiensi pengelolaan penggunaan listrik masyarakat.
Tarif Listrik juga perlu dinaikkan karena PT PLN tidak memiliki dana cukup untuk berinvestasi dalam mengurnagi loss distribusi. “Mengurangi losses perlu banyak perbaikan, di antaranya perbaikan gardu, trafo, kabel. Itu semua butuh modal besar,” kata Fabby. Investasi juga tak dapat dilakukan jika pendapatan perusahaan terbatas.  (KT-B4)
PLN Beli Listrik PLTU Embalut Ekspansi di Kaltim
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) siap membeli listrik yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Embalut Ekspansi di Kalimantan Timur. Pembangkit listrik berkapasitas 1×50 megawatt yang akan dibangun perusahaan swasta itu direncanakan mulai beroperasi tahun 2015.
Perjanjian jual beli listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Embalut ekspansi itu disepakati PT PLN dan PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK). PT CFK adalah pengembang proyek listrik swasta PLTU Embalut Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2×22,5 megawatt yang saat ini beroperasi. Kesepakatan itu ditandatangani Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji dan Direktur Utama PT CFK Zainal Muttaqien.
Proyek itu diperkirakan menelan dana 85 juta dollar AS, atau setara Rp 763,724 miliar, dan dijadwalkan beroperasi secara komersial akhir tahun 2015. (Kompas-20/Kontan-14)
Investasi Kelistrikan Tahun Ini Rp 70 T
Pemerintah berharap, investasi di sektor kelistrikan pada tahun 2012 ini bisa mencapai Rp 70 triliun. Nilai ini setelah memperhitungkan investasi dari belanja pemerintah untuk membangun jaringan kelistrikan.
Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bilang, dana investasi sektor listrik di antaranya adalah untuk investasi membangun pembangkit baru dan memperkuat jaringan distribusi. Kalau bisa terealisasi, maka akan tercipta pertambahan investasi listrik sekitar 8% pada tahun ini.  (Kontan-2)
Harga Listrik dari Energi Baru Naik
Pemerintah sudah menetapkan harga pembelian tenaga listrik (feed in tariff) oleh PT PLN (Persero) dari pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan, seperti biomassa, biogas, dan sampah perkotaan.
Harga baru tersebut tertuang dalam revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 tahun 2009. “Sudah masuk kemeja Menteri ESDM, biasanya kalau sudah masuk ke Pak Menteri, langsung diteken,” ujar Direktur Jenderal energi Baru dan terbarukan, Kardaya Warnika. (Kontan-14)
PLN-RINA Kaji Transportasi CNG Lewat Laut
PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan RINA Indonesia, konsultan minyak dan gas asal Italia, untuk mengkaji pengangkutan gas terkompresi (compressed natural gas/CNG) lewat laut.
Kepala Divisi Gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM) PT PLN Suryadi Mardjoeki mengatakan, teknologi pengangkutan yang dikenal dengan Marine CNG tersebut akan diujicobakan untuk mengangkut CNG dari Gresik hingga Lombok. Volume gas yang akan diangkut sekitar 3-6 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd). Rencananya, pasokan CNG tersebut akan digunakan sebagai bahan bakar pembangkit saat beban puncak dengan daya 100 megawatt (MW). (ID-9)
Posted in Uncategorized

Info Kilas ESDM, 30 Januari 2012

TAMBANG
Agar Peristiwa di Bima tak Terulang, Kementerian ESDM akan Pertajam Kewenangan Evaluasi Izin Tambang yang Diterbitkan Daerah
Kementerian ESDM akan mengevaluasi izin tambang yang telah diterbitkan pemerintah daerah selama ini. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Thamrin Sihite, evaluasi tersebut dilakukan menyusul terjadinya kerusuhan akibat masalah tambang di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, empat hari lalu. “Masalah itu jadi pembelajaran untuk pelaku industri pertambangan,” kata dia.
Sebetulnya, Thamrin melanjutkan, berdasarkan Undang-undang tentang Mineral dan Batu Bara, kewenangan penerbitan dan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) menjadi hak pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya bisa memberi rekomendasi ihwal penyelesaian sengketa terkait izin tersebut. (KT-B5)
Kegiatan Tambang PT SMN Dihentikan Permanen
Bupati Bima Ferry Zulkarnaen akhirnya menerbitkan surat keputusan (SK) tentang penghentian secara tetap (permanent) kegiatan usaha pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu.
Surat Keputusan Bupati Bima itu bernomor 188.45/64/004/2012 tentang Penghentian Secara Tetap Kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu, diterbitkan 28 Januari 2012.
Kabag Humas dan Protokol Setkab Bima Aris Gunawan mengatakan, keputusan Bupati Bima itu didasarkan pada rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Thamrin Sihite atas nama Menteri dan Keputusan DPRD Kabupaten Bima. (ID-9)
Doktor Hukum Pertambangan UI: Tambang Bukan Milik Daerah
Karut-marut pengelolaan pertambangan di era otonomi daerah makin menunjukkan bahwa Negara tidka mampu mengurus kekayaan alam.
Ribuan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah (non clear and clean) terindikasi tumpang tindih dengan IUP lain, ratusan sengketa hukum perizinan pertambangan, dan bentrokan masyarakat Bima yang menolak IUP PT SMN, adalah akibat kesewenang-wenangan pemerintah daerah mengelola tambang.
Perlu perbaikan system hukum yang mengatur pertambangan sehingga sengketa hukum terkait ketidakharmonisan antar-pemerintahan, ketidakefisienan penerbitan IUP, dan fenomena eksploitasi sumber daya mineral di daerah bisa segera diatasi.
IMA MAYASARI, Advokat; Doktor di Bidang Hukum Pertambangan, FHUI (Kompas-6)
Fokus ke Hilir, Antam Garap Proyek Rp 35,9 T Hingga 2014
PT Aneka Tambang (Antam) akan menyelesaikan lima proyek baru senilai US$ 4 miliar atau sekitar Rp 35,9 triliun hingga 2014 mendatang. Proyek yang terkait dengan Master Plan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu membuat perseroan berfokus pada sektor hilir pertambangan.
Direktur Utama Antam Alwin Syah Lubis mengungkapkan, pihaknya berusaha masuk sektor hilir demi mengadopsi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Regulasi tersebut melarang ekspor hasil tambang mentah. “Tapi proyek-proyek baru ini membuat Antam makin besar,” kata dia. (KT-B4)
Anggota DPR Minta Pemerintah Genjot Pajak Pertambangan
Pemerintah diminta mengoptimalkan penerimaan pajak di sektor pertambangan dan telekomunikasi ketimbang memungut pajak dari sektor usaha kecil-menengah. “Banyak sektor lain yang masih besar potensinya untuk digali,” kata anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Kemal Azis Stamboel (Partai Keadilan Sejahtera).
Pengenaan pajak bagi usaha kecil dan menengah, menurut Kemal, akan menambah beban pengusaha dan menimbulkan pungutan baru. Padahal selama ini pengusaha kecil sudah dibebani pula dengan pungutan retribusi daerah. (KT-B2)
PT Timah Tbk Investasi Kapal Senilai Rp 1,6 T
PT Timah Tbk (TINS) siap memodifikasi kapal lama menambah kapal baru untuk menopang ekspansi produksi. Pada tahun ini, TINS mulai mengucurkan investasi senilai total Rp 1,6 triliun. “Investasinya bersifat multi-years, mulai dikucurkan tahun ini,” kata Direktur Utama TINS, Wachid Usman.
Dana tersebut akan diserap untuk tiga kebutuhan. Pertama, TINS menyiapkan dana Rp 500 miliar untuk melanjutkan proyek modifikasi kapal keruk menjadi kapal skala besar atau bicket wheel dredge (BWD) yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. (Kontan-4)
PT Timah Kaji Revisi Belanja Modal
PT Timah Tbk mengkaji perubahan anggaran belanaj modal (capital expenditure/capex) pada tahun ini, dari alokasi semula Rp2 triliun.
Direktur Utama Timah Wahid Usman mengatakan Kementerian BUMN meminta perseroan untuk merevisi anggaran capex untuk menyesuaikan sejumlah kriteria. Sayangnya, Wahid enggan menyebutkan secara detail penyesuaian itu serta nilai capex setelah direvisi. (BI-m2)
China Penyerap Utama Batubara RI
Sebagian besar produksi batubara Indonesia selama Januari-November 2011 masih diekspor ke sejumlah Negara, terutama ke China yang menempati urutan pertama sebanyak 92,15 juta ton.
Berdasarkan data Kementerian Perdaganagn, jika dibandingkan dengan realisasi ekspor batu bara ke China pada Januari-November 2010, terjadi peningkatan sebesar 26,09 juta ton atau hampir 40%.  (BI-9)
Harga Komoditas timah Sentuh US$ 24.495 per Ton
Keputusan Federal Reserve AS menahan suku bunga di dekat rekor rendah hingga akhir 2014 memicu permintaan timah yang digunakan industri elektronik ini sejalan dengan pelemahan dolar AS.
Timah telah membuat kenaikan sejak awal tahun dan menyentuh US$ 24.495 per ton di London Metal Exchange pada Jumat, harga tertinggi sejak 8 September. Harga spot timah berada pada US$ 23.330 per ton akhir pekan lalu. (BI-m8)
MIGAS
Soal Pembatasan BBM, Pemerintah Diminta Segera Ajukan Rencana yang Jelas agar Tak kehilangan Momentum
Pemerintah diminta segera mengajukan rencana yang jelas mengenai opsi pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi yang akan diterapkan untuk mengurangi beban subsidi tahun 2012. hal itu akan dibahas dan diputuskan bersama dengan Komisi VII DPR Senin ini.
“Jangan sampai pemerintah kehilangan momentum untuk mengurangi subsidi BBM,” kata anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha.
Dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik serta jajarannya pada Senin ini, pemerintah akan mengajukan usulan rencana pengaturan BBM bersubsidi pada 1 April 2012. (Kompas-17)
Anggota KEN: Konversi ke BBG Sulit Diterapkan Selama Disparitas Harga  Kedua Komoditas  tak Signifikan
Upaya pengalihan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi ke gas sulit terlaksana selama disparitas harga kedua komoditas itu tidak signifikan sehingga pemerintah seharusnya menaikkan harga BBM.
Anggota Komite Ekonomi Nasional M. Chatib Basri menjelaskan bahan bakar alternatif akan menjadi pilihan masyarakat jika harga bahan bakar utama tidak terjangkau dan memberatkan.
Untuk itu, pemerintah harus memilih opsi menaikkan harga BBM daripada melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. (BI-3)
Menteri ESDM Minta Pemkab Bojonegoro Segera Keluarkan IMB untuk Blok Cepu
Menteri ESDM Jero Wacik, angkat bicara soal tersumbatnya harapan agar Blok Cepu segera menyemburkan minyak secara maksimal pada 2014 nanti. Menteri Jero Wacik meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro segera keluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi pemegang tender EPC (engineering, procurement, and construction).
“Saya mengimbau supaya IMB itu secepatnya dikeluarkan, kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit,” ujar Jero. Jero juga menegaskan, percepatan pengerjaan Blok Cepu ini juga akan memberikan manfaat bagi daerah. “Daerah pasti dapat bagian, misalnya keterlibatan pekerja lokal,” ujarnya. (Kontan-14)
BP Migas: Pertamina tak Perlu Regulasi Beli Minyak KKKS
Manajemen PT Pertamina (Persero) tak memerlukan regulasi khusus untuk membeli minyak mentah (crude oil) bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Hal itu diutarakan juru bicara BP Migas Gde Pradnyana. Dia mengatakan, KKKS akan menjual minyak mentah bagiannya dengan berbagai pertimbangan bisnis, seperti harga dan volume angkut.
“KKKS bebas menjual bagian minykanya ke mana saja. Bisa dijual ke kilang domestic seperti Cilacap, Balikpapan, dan Balongan. KKKS pun berhak menjual minyaknya ke kilang di luar negeri, seperti ke Singapura, Australia, dan Tiongkok,” kata Gde. (ID-9)
Medco genjot Produksi di Lapangan Luar Negeri. Dari Lapangan Oman, Medco Targetkan Produksi 20.000 Bph
Untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) di masa mendatang, PT Medco Energi International Tbk terus menggenjot produksi di luar negeri.
Lukman Mahfoedz, Direktur Utama Medco mengatakan, tahun ini produksi migas dari lapangan di luar negeri setara dengan tahun lalu yang sebesar 20.000 barel per hari (bph). Produksi migas ini berasal dari 30 lapangan eksploitasi migas di Oman. (Kontan-14)
Medco Mulai Produksi Batubara Bulan Depan dari Nunukan Kalimantan
Melihat permintaan batubara yang selalu melesat, mulai tahun ini PT Medco Energi Internasional Tbk juga mulai memproduksi batubara di Nunukan, Kalimantan. “Kami akan mulai produksi Februari tahun ini, sebanyak 8.500 ton per bulan,” ujar Lukman Mahfoedz, Presiden Direktur Medco.
Menurutnya, produksi ini akan ditingkatkan menjadi 45.000 ton per bulan pada Juni 2012. medco memprediksi, cadangan tambang batubara di Nunukan ini cukup untuk memproduksi 1,9 juta ton batubara tahun ini. (Kontan-14)
Pertamina Segera Tenderkan Terminal Minyak Mentah Lawe-Lawe penajam Pasir Utara Kaltim US$ 450 Juta
PT Pertamina (Persero) tengah mempersiapkan tender terminal minyak mentah centralized crude terminal (CCT) Lawe-lawe, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Proyek senilai US$ 450 juta ini memiliki kapasitas penyimpanan minyak mentah hingga 25 juta barel.
Menurut Mochamad Harun, Wakil Presiden Komunikasi Pertamina, proyek yang menempati areal seluas 750 hektare (ha) ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan energi serta memberikan fleksibilitas bagi Pertamina di dalam mencampur antara minyak mentah domestik dan impor. (Kontan-14/Kompas-18/BI-9/ID-9)
Gas Kangean untuk PLN akan Dialihkan untuk Transportasi
Rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan gasifikasi BBM membuat pemerintah harus menyiapkan cadangan gas lebih banyak. Untuk itu, Kementerian ESDM akan menambah pasokan gas sebesar 50 mmscfd untuk transportasi.
Kementerian ESDM akan mengambil tambahan pasokan gas dari lapangan Kangean milik PT Energy Mega Persada yang awalnya diperuntukan untuk PT PLN (Persero). Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, penambahan pasokan juga untuk cadangan atau buffer stock. “Kalau tidak ada cadangan, kok seram ya,” katanya. (Kontan-14/ID-9)
ENERGI
Tarif Listrik Bakal Naik karena Subsidi tak Cukup
Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan tarif dasar listrik harus dinaikkan karena subsidi yang diberikan terlalu sedikit dibanding tahun lalu. “Tarif listrik di sini terlalu murah, sementara biayanya tinggi,” ujarnya.
Subsidi tarif listrik, kata dia, akan diberikan Negara kepada masyarakat tak mampu. Mereka adalah golongan pelanggan listrik 450 volt ampere (AV) sampai 900 volt ampere. Tahun ini subsidi listrik mencapai Rp 45 triliun. Jumlah ini lebih rendah disbanding subsidi tahun lalu yang sebesar Rp 66 triliun. (KT-A5)
Pemerintah Siapkan Dua Opsi Kenaikan TDL
Pemerintah sudah mengkaji dampak dari rencana kenaikan tariff dasar listrik (TDL) sebesar rata-rata 10% mulai April mendatang. Dari kajian tersebut, pemerintah menyiapkan dua opsi kenaikan TDL.
Pemerintah menggandeng Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) dan Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik UGM (LKFT UGM) untuk melakukan kajian tersebut. Hasil kajian menunjukkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) tidak terlalu terpengaruh dengan adanya kenaikan tarif.
“Berdasarkan kajian, kenaikan 10% pengaruhnya terhdapa daya saing tidak signifikan. Artinya 90% lebih UKM tidak terpengaruh,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman. (ID-9)
Dari 16 Titik Potensi Panas Bumi di Sumbar, Baru 4 WKP yang Ditetapkan
Hingga tahun 2012 ini baru terdapat empat wilayah kerja pertambangan energi panas bumi untuk tenaga listrik di Sumatera Barat, dari 16 titik yang memiliki potensi. Sebanyak 12 titik lainnya masih menunggu, tergantung kemampuan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat Marzuki Mahdi, mengatakan, setalah dilakukan penelitian dan penerbitan wilayah kerja pertambangan (WKP), tugas kami di daerah hanya melakukan pelelangan dan pemberian izin. Untuk 12 titik sisanya tergantung kemampuan pemerintah pusat,” katanya. (Kompas-23)
Kemiri Hasilkan Biosolar Irit
Inti biji kemiri  sunan (Reutealis trisperma) bisa menjadi bahan bakar nabati karena mengandung minyak kasar yang dapat diolah menjadi solar. Selain itu, pohon kemiri mampu mengembalikan kesuburan tanah. Penanaman pohon kemiri berpotensi diperluas, memanfaatkan lahan kritis.
“Pemakaian biosolar dari kemiri jauh lebih irit dibanding solar dari fosil. Kami sudah membuktikan dengan menempuh perjalanan dari Sukabumi ke Solo, Jawa Tengah. Kendaraan  operasional dib alai ini telah memakai biosolar dari kemiri,” kata Dibyo Pranowo, peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri (Balistri), di Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.  (Kompas-24)
Untuk Pengembangan Pertamina Geothermal Energy, Menteri BUMN Minta Pertamina & PLN Terbitkan Obligasi
PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara diminta untuk menerbitkan obligasi bagi pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy pada akhir tahun ini.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan total investasi diperkirakan mencapai Rp10 triliun guna pengerjaan proyek itu.
Dia mengatakan saat ini 100% saham Pertamina geothermal Energy masih dimiliki oleh Pertamina, tetapi ke depan akan diarahkan untuk dikerjakan bersama dengan PLN. Adapun, skema itu akan diserahkan kepada masing-masing BUMN. (BI-m3)
Ekspor Biofuel RI ke AS Terancam Notifikasi bahwa Produk Itu tak Ramah Lingkungan
Indonesia terancam tidak bisa mengekspor produk biofuel berbasis minyak kelapa sawit ke Amerika Serikat (AS). Pemerintah Paman Sam telah menerbitkan notofikasi bahwa produk dari Tanah Air tersebut tidak ramah lingkungan (sustainable product).

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi mengatakan, langkah AS itu menambah tekanan atas ekspor Indonesia. “Pasalnya, selama ini produk minyak sawit menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia,” ujar dia. (ID-7)

Posted in Uncategorized

Info Kilas ESDM, 26 Januari 2012


 

 

TAMBANG

Antam Proyeksikan Pendapatan 2011 Lampaui Rp 10 Triliun

PT Aneka Tambang Tbk memproyeksikan pendapatan perseroan melampaui Rp 10 triliun pada 2011, menyusul kenaikan volume penjualan perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 31 Desember 2010, pendapatan perseroan tercatat Rp8,74 triliun. Jika pendapatan perseroan bisa di atas Rp10 triliun pada 2011, pendapatan perseroan tumbuh lebih dari 14,42% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2010. (BI-Market/ID-14)

 

Pemkot Sawahlunto Sumbar Minta Pengusaha Tambang untuk Tertibkan Pemulung Batubara

Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatra Barat mengimbau pengusaha tambang agar menertibkan pemulung batubara yang beraktivitas di lokasi pembuangan sisa penambangan.

“Karena berisiko bagi pemulung dan perusahaan, yang bertanggung jawab adalah pemilik tambang,” kata Kepala Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Syafriwal. (BI-9)

 

Harga Tembaga Melejit ke Titik Tertinggi dalam 4 Bulan Terakhir

Di permulaan tahun ini, tembaga adalah salah satu logam dasar yang harganya langsung menanjak. Setelah sempat melorot di bulan-bulan terakhir tahun lalu, harga tembaga mulai reli lagi dan kemarin (25/1) menyentuh level tertinggi selama empat bulan terakhir.

Terhitung dari tiga bulan lalu, harga tembaga sudah naik 1,2% menjadi US$ 8.455,25 per metric ton. Ini merupakan harga tertinggi sejak September 2011. di London Metal Exchange (LME) tembaga diperdagangkan di kisaran US$ 8.355 per metrik ton, Rabu (25/1). Kontrak tembaga untuk pengiriman bulan Maret juga naik 0,5% menjadi US$ 3,828 per pon di Comex, New York. (Kontan-7)

 

 

MIGAS

Dewan Energi Minta Pemerintah Segera Putuskan Kebijakan BBM Bersubsidi

Pemerintah diminta segera memutuskan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim, mengatakan, potensi kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan di Selat Hormuz, Teluk Persia, bakal membebani anggaran.

Dia meminta pemerintah mewaspadai ancaman Iran menutup Selat Hormuz. Bila ancaman itu direalisasi, Negara-negara konsumen minyak akan bergantung pada cadangan yang mereka miliki. Rata-rata cadangan hanya cukup untuk 120 hari di Negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development. (KT-B5)

 

Kadin Usulkan Opsi Kenaikan Harga BBM Subsidi yang Berbeda untuk Berbagai Jenis Kendaraan Bermotor

Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan opsi yang berbeda dari wacana yang berkembang terkait dengan kebijakan bahan bakar minyak bersubsidi. Opsi itu adalah menaikkan harga BBM bersubsidi yang berbeda untuk berbagai jenis kendaraan bermotor.

Usulan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia disampaikan oleh Ketua Umum Kadian Suryo Bambang Sulistiyo dalam surat resmi kepada Ketua komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 20 Januari.

Dalam suratnya kepada Ketua Komisi VII DPR, Kadin mengusulkan agar harga BBM bersubsidi naik Rp 1.000 per liter menjadi Rp 5.500 per liter untuk sepeda motor, kendaraan roda tiga, kendaraan umum jenis taksi, dan angkutan umum roda empat, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). (Kompas-17/ID-9/BI-9)

 

Pertagas Buka Lelang Pembangunan SPBG

PT Pertamina Gas (Pertagas) akan menggelar lelang pengadaan untuk stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dengan system mother-daughter (induk-anak) minggu ini.

Presiden Dirketur Pertagas Gunung Sarjono Hadi mengatakan, pihaknya perlu waktu tiga bulan untuk konstruksi SPBG induk-anak. Namun, untuk lelang kali ini, Pertagas belum melelang pengadaan untuk seluruh proyek. Baru untuk satu induk dan dua unit anak terlebih dahulu,” kata dia. (ID-9/KT-B5/Kontan-14/BI-9)

 

BP Migas Minta Pertamina Pastikan Pembeli LNG dari FSRU Jateng

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) meminta PT Pertamina (Persero) untuk memastikan rencana dan kebutuhan gas unit penampungan dan regasifikasi terapung (floating storage and regassufucation unit/FSRU) Jawa Tengah.

Tenaga Ahli BP Migas Fathor Rahman mengkhawatirkan total kebutuhan gas yang diajukan Pertamina tidak sesuai kebutuhan sebenarnya. “Pertamina mengklaim gas dari FSRU Jawa Tengah akan dipakai untuk mengaliri PLTGU Tambaklorok di Semarang dan pembangkit PLN di Gresik. Padahal, PLTGU Tambaklorok akan mendapat pasokan gas dari lapangan Kepodang setelah pipa Kalimantan-Jawa tahap pertama rampung,” kata dia. (ID-9/Kontan-14)

 

Kilang Tangguh Train III Butuh Biaya US$ 3,8 M

Pembangunan kilang liquefied natural gas (LNG) train III di lapangan Tangguh, Provinsi Papua Barat, membutuhkan biaya invetsasi sebesar US$ 3,8 miliar. Jumlah investasi Kilang LNG Tangguh Train III itu lebih besar daripada investasi Train I dan Train II.

Staf ahli Badan Kegiatan Pelaksana Usaha Minyak dan dan Gas Bumi (BP Migas), Fathur Rohman mengatakan, saat ini British Petroleum (BP) Indonesia sedang menyiapkan proses konstruksi pembangunan Kilang LNG Tangguh Train III.  (Kontan-14)

 

Pertamina EP Klaim Sukses Naikkan Produksi Sangasanga

PT Pertamina EP mengklaim sukses melipatgandakan pencapaian produksi minyak di Lapangan Sangasanga, Kalimantan Timur, setelah tiga tahun dikelola perseroan. Pertamina EP Unit Bisnis Sangasanga Tarakan memproyeksikan produksi minyak di lapangan tersebut masih bisa ditingkatkan secara bertahap hingga 15 ribu barel per hari (bph) pada 2016.

Herutama Trikoranto, general manager Pertamina EP UBEP Sangasanga Tarakan, mengatakan, perseroan mengelola sendiri lapangan Sangasanga Tarakan sejak 15 Oktober 2008. “Posisi produksi pasca-alih kelola berada pada kisaran 4.300 bph. Tiga tahun kemudian, pada periode September 2011, berhasil mencapai 8.600 bph,” kata dia. (ID-9)

 

Sepanjang Pemerintah Adil, Pertamina Siap Bersaing di Bisnis BBM Non Subsidi

Sepanjang pemerintah mampu bersikap adil, PT Pertamina (Persero) menyatakan siap bersaing dengan perusahaan asing dalam bisnis distribusi bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Selama ini, Pertamina wajib membangun kilang, tangki timbun, dan harus menjaga keamanan energi nasional. Sebaliknya, perusahaan asing bebas menikmati bisnis ini tanpa beban yang besar.

Dalam bisnis hilir BBM, Pertamina merasakan perlakuan yang berbeda dengan perusahaan asing seperti Shell, Total dan Petronas. Selama ini, perusahaan asing hanya membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Mereka juga tidak membangun tangki timbun, namun hanya menyewanya. “Kami tidak takut bersaing dengan mereka, tapi pemerintah mesti adil memberikan beban yang sama kepada perusahaan asing,” kata juru bicara Pertamina Mochamad Harun.  (ID-1)

 

Pemprov Sumsel Minta Bagi Hasil Migas untuk Daerah Diperbesar

Pemprov Sumatra Selatan bersama daerah lain mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada tambahan bagi hasil minyak dan gas.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Sumsel Robert Heri mengatakan, selama ini bagi hasil migas untuk Sumsel masih kecil, yaitu 15% dan 30%. Pihaknya mengusulkan untuk minyak menjadi 40% dan 60% gas bagi daerah penghasil.

Direncanakan pada awal Februari 2012 pemerintah pusat akan membahas usulan tersebut yang diharapkan dapat disetujui. (BI-9)

 

Pertamina Raih Emerging Markets Award

International Finance Review, institusi media terkemuka di kalangan pasar global, memberikan penghargaan Emerging Markets Award-Emerging Asia Bond kepada PT Pertamina (Persero). Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja obligasi perseroan itu yang dinilai sangat baik di tengah kondisi krisis Eropa dan gejolak pasar. Wakil Presiden Komunikasi korporat Pertamina Mochamad Harun menyampaikan hal itu dalam siaran persnya, Selasa (24/1). (Kompas-18)

 

 

ENERGI

185 Objek Industri Bakal Kena Audit Energi

Pemerintah berencana melakukan audit energi terhadap 185 objek bangunan dan industri yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun ini dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar.

Maryam Ayuni, Direktur Konservasi Energi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, mengatakan audit energi merupakan program kemitraan dalam program konservasi energi yang dilakukan pemerintah. (BI-9)

 

2012-2025, PLN akan Bangun 96 PLTA dengan Daya 12.800 MW

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menargetkan penambahan kapasitas daya pembangkit listrik tenaga air 12.800 megawatt. Hal itu akan dicapai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air di 96 lokasi, baik oleh badan usaha milik Negara itu maupun swasta, mulai tahun 2012 sampai 2025.

Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji, menjelaskan, 96 lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) itu tersebar di sejumlah daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. “Jadi, total penambahan kapasitas daya dari PLTA mencapai 12.800 MW (megawatt),” kata Nur Pamudji. (Kompas-19/Kontan-14)

 

Supreme Energy Siapkan US$ 2 M untuk Bangun 3 PLTP

Kalau PLN berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pengembang listrik swasta, PT Supreme Energy, menyiapkan dana investasi sekitar US$ 2 miliar untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di tiga lokasi. Total kapasitas ketiga pembangkit ini mencapai sekitar 660 MW.

President and chief Executive Officer Supreme Energy, Supramu Santosa, mengatakan, tiga lokasi PLTP yang akan dikembangkan itu berada di wilayah kerja (WK) panas bumi Rajabasa di Lampung, Muaralaboh di Sumatera Barat, dan Rantau Dedap di Sumatera Selatan. (Kontan-14)

 

 

HUTAN & LINGK

Negara Rugi Rp 150 T akibat Illegal Logging sejak 2005-2011

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat, kerugian Negara akibat pembalakan liar atau illegal logging sejak 2005-2011 hampir mencapai Rp 150 triliun. Nilai kerugian itu berasal dari kerusakan lingkungan dan kehilangan kayu.

Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut Raffles Brotestes Panjaitan menjelaskan, kerugian tersebut merupakan akibat dari 2.500 kasus yang tidak procedural atau tanpa izin dari Kemenhut dalam pembukaan hutan untuk perkebunan dan pertambangan. (ID-7)

 

10 Perusahaan HPH Bergabung dalam The Borneo Initiative untuk Dapatkan Sertifikat Hutan Lestari

Sepuluh pemilik konsesi hutan dengan luas area lebih dari 500.000 hektar di Kalimantan bergabung dalam The Borneo Initiative. Mereka berupaya memperoleh sertifikat Forest stewardship Council melalui pengelolaan hutan lestari.

Pada penandatangan keanggotaan The Borneo Initiative, Rabu (25/1), di Jakarta, Dirketur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Iman Santosa mengatakan, The Borneo Initiative (TBI) mendorong pengelolaan hutan secara lestari di Indonesia. Hal ini dinilai sejalan dengan penerapan Peraturan Presiden No 3/2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan yang ditandatangani Presiden, 5 Januari 2012.  (Kompas-14/BI-i2)

 

Posted in Uncategorized

Info Kilas ESDM, 25 Januari 2012

 


 

 

TAMBANG

G Resources Pastikan Tambang Emas Martabe di Sumut Produksi Tahun Ini

Meski sempat molor dari jadwal semula, perusahaan tambang emas G Resources Group Limited memastikan tambang Martabe, Sumatera Utara bisa berproduksi pada kuartal pertama tahun ini. Awalnya, perusahaan asal Hong Kong ini memproyeksikan, tambang Martabe sudah menghasilkan emas pada akhir 2011 lalu.

Chief Executive Officer (CEO) G-Resources Group Ltd, Peter Albert menjelaskan, produksi tambang Martabe tak sesuai rencana karena tingginya curah hujan. Naiknya curah hujan membuat volume material ikut naik dan mempersulit kondisi lahan untuk ditambang. “Namun kami optimistis, tahun ini sudah bisa berproduksi,” yakin Albert.  (Kontan-14)

 

Cuaca Buruk Dorong Kenaikan Harga Timah

Cuaca buruk yang terjadi selama beberapa pekan terakhir berdampak pada kenaikan harga timah. Cuaca buruk mengganggu transportasi dan produksi timah sehingga pasokannya berkurang. Kenaikan harga juga dipicu penurunan pasokan timah dari China sekitar 38 persen.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul R Sempurnajaya, mengatakan, pada akhir perdagangan pekan lalu, harga timah di pasar London Metal Exchange ditutup pada harga 22.000 dollar AS per metrik ton. “Kenaikan itu adalah kenaikan pertama kali sejak dua bulan terakhir. Bulan Desember, harganya masih 20.000 dollar AS per metrik ton,” katanya. (Kompas-20)

 

PT Timah Tbk akan Investasi Rp 500 M untuk Pengembangan Industri Hilir

PT Timah Tbk (TINS) akan invetasi pengembangan industri hilir tahun ini senilai Rp 500 miliar. Pendanaan bersumber dari kas internal dan eksternal.

Pengembangan pabrik tin solder untuk elektronik dan tin chemical untuk plastic sesuai dengan rencana perseroan untuk meningkatkan hilirisasi produk bijih dan logam timah menjadi produk turunan. Produk turunan timah dinilai mampu memberikan nilai tambah lebih besar.

Direktur Utama Timah Wachid Usman mengatakan, biaya pengembangan hilirisasi timah akan dialokasikan dalam belanja modal (capital expenditure/ capex) tahun ini. Pendanaan belanja modal bersumber dari kas internal dan eksternal. “Saat ini, kami sudah mendapatkan komitmen dari bank nasional,” ungkap Wachid. (ID-15)

 

Borneo Lumbung Energi dan Bakrie & Brothers akan Rombak Manajemen Bumi Plc

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dan PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) akan merombak jajaran pengurus Bumi Plc. pada minggu ini.

Perombakan itu dimungkinkan setelah BORN resmi mengempit 23,8% saham Bumi Plc. BNBR menjual 23,8% kepemilikannya di Bumi senilai US$ 1 miliar ke BORN. Setelah transaksi itu, porsi BNBR di Bumi tersisa 23,8% dari sebelumnya 46,7% saham. (Kontan-4)

 

Pelayaran Bahtera Adiguna Angkut 7,3 Juta Ton Batubara PLN

PT Pelayaran Bahtera Adiguna-anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)-ditugaskan untuk mengangkut total 7,3 juta ton batu bara untuk kebutuhan PLTU tahun ini.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto mengatakan anak perusahaan PLN itu mendapat tugas untuk mengangkut batubara dari Tarahan, Lampung ke sejumlah PLTU 10.000 MW tahap I yang berada di Jawa selain PLTU Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah.  (BI-9)

 

Reswara Minergi anak usaha ABM Investama Raih Kontrak Jual Beli Batubara 2 Juta ton senilai US$ 108 Juta dengan Subham Corporation India

PT Reswana Minergi Hartama, anak usaha PT ABM Investama Tbk, mengantongi kontrak jual beli batu bara 2 juta ton pada tahun ini senilai US$ 100 juta—US$ 108 juta dengan Subham Corporation Pvt Ltd, India.

Kontrak tersebut ditandatangani oleh Reswana yang merupakan perusahaan sub-holding tambang batu bara terintegrasi melalui perjanjian antara PT Tunas Inti Abadi—anak usaha Reswana—dan Subham.

Direktur Utama Reswana Harry Asmar mengatakan kontrak tersebut disetujui dengan harga sekitar US$ 50—US$ 54 untuk batu bara berkalori 5400-5600 air dried basis/ADB (nilai kualitas batu bara).  (BI-Market/ID-14)

 

Permintaan China akan Topang Harga Bijih Besi

Harga bijih besi tahun ini akan didukung oleh permintaan yang kuat di China, produsen baja terebsar, tetapi dibebani kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi global bisa melambat.

“Ada kelemahan di bagian lain di dunia tetapi China akan cukup mengangkat sehingga harga akan menumpuk cukup baik,” kata Gavin Wendt, analis dan pendiri lembaga riset Mine Life Pty. (BI-m8)

 

PTBA usulkan Rasio Dividen 60%

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) mengusulkan rasio dividen (divinded payout ratio) untuk tahun buku 2011 sekitar 55-60%. Perseroan memperkirakan laba bersih 2011 mencapainRp 3 triliun. Dengan demikian, dividen mencapai Rp 1,6-1,8 triliun.

Pada 2009 dan 2010, perusahaan batubara itu juga menetapkan rasio dividen 60%. “Kami harap rasio dividen 2011 bisa sama seperti 2009 dan 2010,” kata Direktur Utama Bukit Asam Milawarma. (ID-13)

 

 

MIGAS

Kebijakan Pemerintah tentang Pengaturan BBM Bersubsidi Belum Jelas. 

Kebijakan pemerintah tentang pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi belum jelas, sampai saat ini, wacana yang dimunculkan adalah pembatasan atau kenaikan harga. Hal ini dinilai sejumlah pihak sebagai politik coba-coba karena tidak ada sosialisasi kajiannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, sampai sekarang pemerintah belum menetapkan alternatif mana yang dipilih. Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, kata Hatta, tidak mengakomodasi opsi kenaikan harga. Namun, opsi itu akan dibahas Komisi VII DPR serta Menteri ESDM. (Kompas-17/Kontan-1)

 

Resiko Naikkan Harga BBM Lebih Rendah.  Sebagian Anggota DPR Setuju Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Asal Bertahap

Pemerintah harus menimbang-nimbang lagi sebelum melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Beberapa ekonom menilai, risiko yang harus ditanggung oleh pemerintah dengan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi jauh lebih rendah ketimbang memaksakan kebijakan pembatasan konsumsi BBM.

Sejatinya anggota DPR pun tak terlalu mempermasalahkan kalau pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Asal naiknya tidak sekaligus tinggi, bisa bertahap, sembari memulai program konversi energi dari BBm ke gas. Saat infrastruktur gas sudah siap, baru melepaskan harga bahan bakar sesuai harga pasar. (Kontan-2)

 

Anggota DPR Nilai, Pembatasan Konsumsi BBM Bersubsidi akan Untungkan SPBU Asing

Kalangan DPR menilai pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan menguntungkan SPBU asing dan merugikan Pertamina. Pasalnya, kilang Pertamina belum mampu memproduksi pertamax untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produksi pertamax Pertamina secara penuh baru bisa dilakukan pada 2017.

Penilaian tersebut disampaikan politikus dari Komisi VII DPR yang membidangi energi, yakni Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PDIP effendi Simbolon, anggota Komisi VII dari fraksi Golkar Satya W Yudha, dan anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Achmad Rilyadi.

Hingga kemarin, pemerintah masih akan mengajukan pembatasan BBM bersubsidi. “Kendaraan pribadi harus beli pertamax,” kata Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo. (ID-1)

 

Pemerintah Diminta Waspadai Krisis Minyak Jika Situasi Selat Hormuz di Timteng Memanas

Ancaman krisis minyak apabila situasi di Selat Hormuz, Timur Tengah, memanas, perlu diantisipasi. Selat Hormuz adalah jalur penting minyak dari Timur Tengah ke sejumlah Negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pengamat Perminyakan Kurtubi, mengingatkan, konflik Iran dengan Negara-negara Barat harus diwaspadai secara serius karena risiko dampaknya sangat besar terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Jika Negara-negara Barat menekan Iran dengan mengembargo minyak Iran, Iran kemungkinan besar akan memblokade Selat Hormuz. “Jika ini terjadi, pasar minyak dunia akan panik,” ujar Kurtubi. (Kompas-17)

 

Konflik Selat Hormuz, Pertamina Terancam Kekurangan Pasokan Minyak Mentah

PT Pertamina (Persero) bakal kekurangan pasokan minyak mentah untuk kilang mereka jika Iran menutup Selat Hormuz. Pasalnya, Kilang Cilacap masih sangat mengandalkan pasokan minyak dari Timur Tengah.

VP Corporate Communication PT Pertamina Mocahamad Harun mengatakan, setiap harinya Pertamina mengimpor minyak sebanyak 60 barel dari Timur Tengah melalui Pelabuhan Ras Tannurah di Teluk Persia agar Kilang Cilacap bisa hidup. Pasokan ini terancam akan hilang jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran karena tidak bisa dikirim melalui jalur lain. (ID-9)

 

Kontraktor Migas Asing Minta Kejelasan Soal keinginan Pertamina mengolah Seluruh Bagian Minyak KKKS

Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) asing meminta kejelasan soal keinginan PT Pertamina (Persero) mengolah seluruh bagian minyak KKKS. Pasalnya, selama ini KKKS asing telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam mengelola ladang migas di Indonesia.

Yanto Sianipar, vice president policy, government, and public affair PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), mengatakan, secara umum pihaknya belum memahami secara pasti keinginan Pertamina tersebut.

“Apakah Pertamina ingin membeli bagian minyak KKKS melalui mekanisme bisnis (business to business/b to b) atau dengan menggunakan aturan. Hal itu mesti diperjelas,” kata dia. (ID-9)

 

BP Migas Segera me-review Harga Gas Domestik

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) segera me-review harga gas domestik. BP Migas menilai, selama ini, harga gas domestik masih sangat rencah sehingga tak menarik minat para investor untuk mengembangkan gas untuk keperluan domestik.

Deputi Pengendali Operasi BP Migas Rudi Rubiandini mengatakan, harga gas domestik masih jauh di bawah harga keekonomian. Padahal, dengan kenaikan harga gas akan mendongkrak penerimaan Negara. “Kalau harga tidak naik, meski volume produksi gas digenjot tidak akan berpengaruh terhadap penerimaan Negara,” ujar Rudi. (Kontan-14)

 

BP Migas Nilai Harga Ekspor LNG ke Fujian Sudah Baik

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menilai Indonesia telah mendapatkan harga yang terbaik untuk ekspor LNG ke Provinsi Fujian, China karena kondisi saat itu harga ditentukan buyer market.

Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas gde Pradnyana mengemukakan harga komoditas ke provinsi di Negeri Panda itu tidak merugikan Negara. (BI-9)

 

AWE –perush migas asal Australia Akuisisi  2 Blok Migas, yaitu PSC North West Natuna & PSC Anambas

AWE Ltd, perusahaan migas asal Australia, mengakuisisi dua blok migas milik Genting Bhd, Malaysia masing-masing PSC Nort West Natuna dan PSC Anambas dengan nilai US$ 39 juta.

Menurut pernyataan resmi AWE Ltd yang dirilis kemarin, kedua perusahaan itu telah menandatangani sale anda purchase agreement (SPA) untuk akuisisi 100% kepemilikan di dua blok migas di Indonesia itu. Potensi minyak di kedua blok mencapai 76 juta barel. (BI-9/ID-9)

 

Agustus 2014, Blok Cepu Capai Produksi Puncak

Manajemen ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) mengklaim produksi puncak minyak dari Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur, sebesar 165 ribu barel per hari (bph) dijadwalkan bisa terealisasi pada 4 Agustus 2014.

“Dengan perhitungan yang cermat serta semua pekerjaan pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu bisa berjalan sesuai jadwal, produksi puncak pada 4 Agustus 2014 bisa tercapai,” kata Wakil Manajer Proyek EMOI Ferry Widyananda. (ID-9)

 

Pertamina akan Impor Pertamax

PT Pertamina (Persero) akan mengalihkan impor premium menjadi impor pertamax seiring dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April yang diperkirakan mendongkrak konsumsi jenis bahan bakar tersebut.

Direktur Pengolahan Pertamina Edi Setianto mengemukakan rencana impor pertamax itu sebenarnya bukan penambahan, melainkan hanya mengalihkan impor yang sebelumnya berupa premium. (BI-9)

 

 

ENERGI

PLN Akan Akuisisi 50% Saham PGE

PT PLN (Persero) akan mengakuisisi 50% saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) milik PT Pertamina (Persero). Akuisisi dilakukan untuk mempercepat penuntasan masalah pasokan energi panas bumi (geothermal) bagi PLN.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, kedua pihak telah melakukan pembicaraan intensif soal proses akusisi tersebut. “Mereka sudah melakukan pembicaraan untuk berbagi 50:50 di PGE,” kata dia. (ID-9)

 

Finlandia dan Estonia Ingin Investasi Energi Terbarukan

Iklim investasi di Indonesia main seksi di mata para investor. Tak terkecuali di sektor energi baru dan terbarukan. Pada Selasa (24/1) kemarin, misalnya, pemerintah Findlandia dan Estonia membawa romobongan pebisnis untuk mengincar investasi di sector energi terbarukan.

“Mereka para bisnisman itu terdiri 10 perusahaan yang bergerak dalam energi baru, terbarukan. Mereka menawarkan kerjamasa,” jelas Direktur Jenderak Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi  Kardaya Warnika. Estonia, misalnya memiliki teknologi pengembanagan oil sand atawa pasir minyak. Selain oil sand, para pebisnis ini juga akan menajajaki kerja sama di bidang pengembangan energi dari biomassa. “Jadi, ada dua yang mereka tawarkan, teknologi dan juga investasi,” ujar Kardaya. (Kontan-14)

 

Swasta Garap 17 pembangkit Listrik

Swasta diharapkan ikut menggarap 17 pembangkit berbasis energi terbarukan-panas bumi dan tenaga hidro-dengan total kapasitas mencapai 1.621 megawatt.

Peluang bagi swasta untuk masuk proyek dalam skema independent power producer (IPP) itu tertuang dalam Permen ESDM No.1/2012 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Jero Wacik pada 13 Januari 2012.

Senior Manajer Energi Panas Bumi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Anang Yahmadi mengemukakan dari 17 pembangkit berbasis panas bumi dan tenaga hidro itu ada beberapa yang sudah ditenderkan. Misalnya PLTA rajamandala saat ini sduah memasuki negosiasi harga dengan PLN. (BI-9)

17 pembangkit yang dikerjakan swasta

Pembangkit Lokasi Kapasitas
PLTP Gunung Endut Banten 1×55 MW
PLTP Gunung Ciremai Jawa Barat 2×55 MW
PLTP Umbul Telumoyo Jawa Tengah 1×55 MW
PLTP Simbolon Samosir Sumatera Utara 2×55 MW
PLTP Sipoholon Ria-Ria Sumatera Utara 1×55 MW
PLTP Bonjol Sumatera Barat 3×55 MW
PLTP Suoh Sekincau Lampung 4×55 MW
PLTP Wai Ratai Lampung 1×55 MW
PLTP Danau Ranau Lampung 2×55 MW
PLTP Mataloko NTT 1×55 MW
PLTP Rajamandala Jawa Barat 1×47 MW
PLTP Peusangan 4 Aceh 1×83 MW
PLTP Wampu Sumatera Utara 3×15 MW
PLTP Hasang Sumatera Utara 40 MW
PLTP Semangka Lampung 2×28 MW
PLTP Bonto Batu Sulawesi Selatang 2×50 MW
PLTP Malea Sulawesi Selatan 2×45 MW

 

Riau dan Kalteng masuk Program Pengembangan Bioenergi RI-Finlandia

Sebanyak lima lokasi di Provinsi Riau dan tiga di Kalimantan Tengah dimasukkan dalam Program energy Environment Partnership (EEP). Program pengembangan bioenergi ini merupakan kerja sama bilateral pemerintah Indonesia dengan Finlandia untuk periode 2011-2014.

Hal tersebut diampaikan oleh Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan Kementerian (EBTKE) Maritje Hutapea. Dia mengatakan, pemilihan delapan lokasi tersebut karena memiliki potensi bioenergi yang tinggi tetapi kurang dimanfaatkan. (ID-9)

 

Posted in Uncategorized

Info Kilas ESDM, 24 Januari 2012


 

 

TAMBANG

Izin Tambang Tumpang Tindih, Kementerian ESDM Temukan banyak Izin Janggal

Untuk menyelesaikan kasus tumpang-tindih izin lahan tambang Kementerian ESDM akan memeriksa tanggal penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Tujuannya, kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Thamrin Sihite, untuk mengetahui prosedur penerbitan izin. “Karena ada beberapa izin yang mencurigakan, seperti dibuat-buat,” kata thamrin Sihite.

Thamrin memebri contoh ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pada 2007, namun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Kejadian ini menunjukkan bahwa penerbitan izin tidak sesuai dengan prosedur. “Seperti ini kan tidak masuk akal, izin terbit lebih dulu dari peraturan.”  (KT-Bisnis)

 

Cegah Perizinan Ganda, Kementerian ESDM usulkan Proses Pemberian IUP Gunakan Sistem Lelang

Untuk mencegah perizinan ganda, Kementerian ESDM mengusulkan proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP) menggunakan sistem lelang. Usulan ESDM ini akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan segera diterapkan secepatnya bila mendapat persetujuan.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, setiap perizinan bisa dikontrol dan diketahui masyarakat umum jika menggunakan mekanisme lelang. “Mekanisme baru ini tak melanggar Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara,” kata dia. (Kontan-14)

 

Pengamat: Meski Gunakan sistem Lelang, Namun Potensi Tumpang Tindih akan Tetap Ada

Rencana pemerintah untuk mengadakan lelang wilayah kerja pertambangan layaknya wilayah kerja migas dinilai tidak berpengaruh signifikan terhdapa penurunan potensi tumpang tindih lahan tambang.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan potensi tumpang tindih lahan masih ada selama lelang masih dilakukan pemerintah daerah, apalagi basis pemetaan wilayah tambang tidak dimiliki oleh daerah. (BI-9)

 

Sebagian KP PTBA oleh Pemda Dikapling-kapling dan bagikan kepada 34 Perusahaan

Manajemen Bukit Asam (Persero) mengungkapkan bahwa banyak lahan tambangnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, diambil alih oleh perusahaan swasta. “Kami tidak diberi tahu prosesnya, tiba-tiba lahan itu sudah digarap swasta,” ujar Direktur Utama Bukit Asam, Milawarma.

Dia bercerita , kuasa lahan seluas 24.751 hektare yang telah dimiliki Bukit Asam sejak 1990 itu dibagikan kepada 34 perusahaan. Walhasil, setelah dibagi-bagi, lahan yang dikelola Bukit Asam tinggal 9.834 hektare saja.

Potensi kerugian Negara akibat pencabutan izin lahan batu bara tersebut sitaksir US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 19,8 triliun. Kerugian itu merupakan nilai dari hilangnya aset perusahaan. (KT-Bisnis)

 

Pemerintah akan Ambil Alih Inalum

Pemerintah akan mengambil alih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), yang saat ini dikuasai Konsorsium Pengusaha Aluminium Jepang (NAA). Perjanjian kerja sama akan berakhir pada 2013.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pemerintah sudah menyatakan tak akan memperpanjang kontrak. “Perjanjiannya setelah 30 tahun harus ada perpanjangan kontrak, atau dikembalikan ke pemerintah dalam kondisi yang baik.” (KT-B2)

 

Insiden Bima Bisa Ganggu Iklim Investasi Pertambangan di NTB

Terhentinya sementara kegiatan eksplorasi pertambangan di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akibat insiden Sape, bisa berdampak buruk terhadap keberlangsungan investasi pertambangan di wilayah tersebut.

Hal itu diungkapkan Sucipto Maridjan, general manager PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Beliau mengatakan, Keputusan Bupati Kabupaten Bima No.188.45/743/004/2011 tertanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Sementera Izin Kegiatan Eksplorasi PT SMN, berakibat tertundanya realisasi investasi pada wilayah izin usaha pertambangan (SIUP) tersebut. (ID-9)

 

Analis Nilai, 2012 PT Antam Tbk akan genjot Kontribusi Pendapatan Lewat Penjualan Emas

Penurunan potensi bisnis feronikel tahun ini adalah dampak dari perlambatan ekonomi yang membuat permintaan feronikel dari luar negeri, seperti China, akan menurun.

Karena itulah, komoditas emas akan menjadi tulang punggung PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) untuk menggenjot pendapatan tahun ini.

Ananita Mieke K, analis Danareksa Securities, dalam risetnya menyebutkan, produksi emas ANTM tahun ini mencapai 3.364 kilogram (kg). pada Sembilan bulan pertama 2011, produksi emas ANTM sudah sebanyak 2.004 kg. Ini sudah mencapai 70% target ANTM untuk produksi 2011.

Sementara, Pahlevi memperkirakan, ANTM bakal mampu menjual emas sebanyak 6,3 juta ton pada tahun ini. Angka ini lebih tinggi daripada perkiraan penjualan emas ANTM pada 2011 sebesar 6 juta ton. (Kontan-5)

 

Proyek Infrastruktur Terintegrasi Bukit Asam Tuntas 2015

PT Bukit Asam Tbk (Persero) menargetkan proyek infrastruktur terintegrasi Bukit Asam Transpacific Railway-kontraktor, angkutan via KA, dan pelabuhan batu bara-akan tuntas awal 2015.

Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA) Milawarma mengatakan konsorsium Bukit Asam Transpacific Railway (BATR) tengah melakukan proses restrukturisasi tambang, persiapan infrastruktur kereta api bagi angkutan batu bara, serta pembebasan lahan.   (BI-9)

 

PT PBA akan pasok 9 PLTU Baru

Proyek angkutan batubara PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PBA) semakin membara. Selain mendapat tugas pengiriman batubara ke PLTU Tanjung Jati B, Jepara, Jawa Tengah, anak usaha PLN ini juga akan mengangkut batubara dari Tarahan, Lampung ke Sembilan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan beoperasi tahun ini.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di Sembilan PLTU itu, PBA akan mengangkut sekitar 7,3 juta ton batubara per tahun. “Selain kapal milik sendiri, PBA juga melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan beberapa perusahaan penyedia transportasi laut,” kata Bima Putrajaya, Dirut PBA. (Kontan-14)

 

PTBA Berniat pecah Nilai Nominal Saham (Stock Split)

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mempertimbangkan opsi pemecahan nilai nominal saham atau stock split. “Begitu volatilitasnya menurun, kami (stock) split,” ujar Milawarma, Direktur Utama PTBA.

Artinya, sebelum memutuskan stock split, manajemen PTBA akan melihat tren pergerakan harganya, bukan dari sisi level harga saham. Tapi, Milawarma belum bisa menyebutkan tingkat volatilitas yang menjadi pastoka. Begitu pula dengan rasio stock split. (Kontan-4)

 

Asia Resources Cari US$ 50 Juta untuk Danai Ekspansi Usaha Tambang

PT Asia Natural Resources Tbk (ASIA) mencari dana sebesar US$ 50 juta pada 2012. dana tersebut dialokasikan untuk pengembangan bisnis batubara di Kalimantan Selatan, tambang nikel di Sulawesi Tenggara, tambang mangan di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan tambang bijih besi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Direktur Asia Natural Resources Stanislaus Say menjelaskan, perseroan tengah mempertimbangkan beberapa opsi penggalangan dana, antara lain pembiayaan dari mitra strategis dan rights issue. Sejauh ini, perseroan sudah mendapatkan dana sebesar US$ 10 juta dari mitra strategis asal Tiongkok, Wuhan Shipbuilding Trading Co Ltd. (ID-14/BI-Market)

 

Bumi Minerals Bidik US$ 18 Juta dari Tamagot

PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRM) menargetkan memperoleh laba usaha sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar US$ 18 juta dari anak usahanya, Tamagot Bumi SA. Tamagot mengoperasikan tambang bijih besi di Mauritania, Afrika, dengan luas konsesi 990 kilometer persegi.

“Tamagot SA akan mulai berproduksi pada kuartal pertama 2012. volumenya sekitar 600 ribu ton sepanjang tahun ini,” ujar Investor Relations BRM Herwin Hidayat. (ID-15)

 

Tahun Ini, Harga Batubara Diprediksi Naik 5%-10%

Direktur Utama PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk, Milawarma, memperkirakan harga batu bara akan melonjak 5 hingga 10 persen tahun ini. “Kenaikan dinilai berdasarkan harga akhir tahun lalu,” ujarnya.

Dia mengasumsikan harga ekspor  batu bara hingga akhir tahun lalu adalah US$ 104,6 per ton, atau naik 55 persen dari akhir 2010 sebesar 67,5 persen. Sedangkan untuk harga dalam negeri mencapai Rp 765,457 per ton atau naik 25 persen disbanding 2010 sebesar Rp 612.366 per ton. (KT-B5)

 

 

MIGAS

Pertamina Ingin Olah Semua Minyak Domestik

PT Pertamina (Persero) ingin mengolah semua minyak mentah dalam negeri. Perseroan pun siap memberikan penawaran terbaik kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) agar bersedia menjual minyak mentah bagian mereka untuk diolah di kilang Pertamina.

Mochamad Harun, Vice President Corporate Communications Pertamina mengatakan, penawaran itu juga sebagai antisipasi kemungkinan krisis minyak jika situasi di Selat Hormuz memanas, sekaligus untuk menjaga ketahanan energi nasional. (ID-1/Kontan-14/Kompas-18/BI-9)

 

Pertamina Tambah 15 kapal Angkut BBM dan Gas

PT Pertamina berencana menambah armada kapalnya. Dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2012 hingga 2014, perusahaan migas plat merah itu akan membeli 15 kapal dengan nilai investasi US$ 370 juta.

Vice President Communication Pertamina, Mochamad Harun, mengatakan, penambahan armada tersebut untuk memperlancar distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan Liquified Petroleum Gas (LPG).

Menurut Harun, selama ini, jumlah armada kapal milik Pertamina kurang mencukupi. “Ada 12 unit yang dijadwalkan dikirimkan tahun ini, dua unit lagi tahun 2013, dan satu unit pada 2014,” kata Harun.  (Kontan-14)

 

Harga Tinggi, Kontraktor Migas lebih Tertarik untuk Ekspor Gas

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi mencatat, rata-rata harga gas pipa ekspor tahun 2009-2011 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga gas untuk pasar domestic. Hal itu berdampak pada tingginya penerimaan Negara dari ekspor gas dan membuat para kontraktor kontrak kerja sama lebih memilih mengekspor gas.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradnyana, menyatakan, rata-rata harga gas pipa domestik dari tahun 2009-2011 berkisar 40-50 persen dari harga gas pipa ekspor. (Kompas-18)

 

DPR Minta Kenaikan BBM Bertahap.  Untuk Itu Pemerintah Diminta Buat Road Map untuk Jangka waktu 3 Tahun

Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Aziz (Partai Golkar) mengusulkan agar kenaikan harga bahan bakar minyak dilakukan secara bertahap. Dia mengusulkan agar pemerintah segera membuat road map untuk jangka waktu tiga tahun.

Pada tahun pertama, harga BBM dinaikkan 30 persen. Harga BBM kemudian dinaikkan masing-masing sebesar 10 persen pada tahun kedua dan ketiga. Jika skema ini dijalankan, “Pemerintah tak perlu meributkan masalah pembatasan subsidi BBM.” (KT-A5)

 

Opsi naikkan Harga BBM Dimungkinkan Jika Pasal 7 UU APBN 2012 Direvisi

Memilih opsi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi hanya dimungkinkan apabila Undang-Undang APBN 2012 Pasal 7 direvisi. Namun, pengaturan BBM bersubsidi tetap perlu karena masalahnya BBM bersubsidi tidak selesai dengan kenaikan harga.

Pasal 7 Ayat 6 dalam UU APBN 2012 menyebutkan, harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Berarti tetap bertahan pada Rp 4.500 per liter seperti yang berlaku saat ini.

Menurut anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya dimungkinkan apabila Pasal 7 tadi direvisi. Menurut rencana, pemerintah dan DPR akan membahas kebijakan BBM hari Kamis lusa. (Kompas-17)

 

Tahun Ini, 294 Ribu Mobil Pakai BBG

Pemerintah serius menggarap program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Pemerintah memasang target sebanyak 294 ribu kendaraan sudah memakai BBG tahun ini.

Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengalihkan konsumsi BBM ke BBG bukan hanya karena pembatasan BBM subsidi. Kebijakan ini sebagai antisipasi dari harga minyak mentah di pasar internasional yang terus naik. “Program BBG tetap jalan, karena ke depan harga BBM akan naik terus,” kata dia. (ID-9)

 

 

ENERGI

PT Pelayaran Bahtera Adiguna-anak usaha PT PLN, tawarkan Pengangkutan batubara

PT Pelayaran Bahtera Adiguna, anak perusahaan PT PLN, membuka peluang kerja sama operasi dalam mengangkut batubara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap milik PT PLN pada 2012. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan penambahan jumlah armada pengangkut batubara sebagai dampak peningkatan volume batubara yang akan diangkut.

PT Pelayaran Bahtera Adiguna (PT PBA) mendapat tugas mengangkut batubara PLN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung jati B di jepara, Jawa Tengah. Perseroan itu juga akan mengangkut batubara dari Tarahan, lampung, ke sejumlah PLTU yang masuk dalam program 10.000 megawatt (MW) tahap I di Jawa yang mulai beroperasi tahun 2012. (Kompas-20/ID-9)

 

PT Navigat Energy akan Tambah Pembangkit Listrik Berbasis Sampah

PT Navigat Energy Indonesia berencana menambah jumlah pembangkit listrik yang berbasis sampah. Tahun ini, Navigat sedang mengikuti tender proyek pembangkit berbahan bakar sampah di Sunter, Jakarta Utara, serta di bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama Navigat, Agus Nugroho Santos, merasa optimistis bisa memenangkan tender lantaran telah memiliki pengalaman dalam mengelola pembangkit listrik dari sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Navigat berhasil mengoperasikan satu pembangkit tenaga sampah berkapasitas 10 Megawatt (MW) di bantar Gebang. (Kontan-13)

 

12 Proyek PLTU Rampung Tahun Ini

Kementerian BUMN optimistis sebagian besar proyek 10 ribu megawatt (MW) akan mulai beroperasi tahun ini, meskipun terkendala sejumlah masalah teknis. Tahun ini, sebanyak 12 pembangkit baru diperkirakan akan mulai beroperasi.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, tahun ini kapasitas pembangkit baru yang akan beroperasi sekitar 4 ribu MW, dan menyusul pada tahun depan sebesar 5 ribu MW. Ke 12 pembangkit yang akan selesai tahun depan, PLTU Meulaboh dengan kapasitas 2×100 MW, PLTU Pangkalan Susu Sumatera utara 2×200 MW, PLTU Teluk Sirih Padang 1×112 MW, PLTU Pelabuhan ratu 350 MW, PLTU Pacitan 2×315 MW, dan PLTU Tanjung Awar-awar Jawa Timur 2×350 MW. (ID-9)

Posted in Uncategorized

Info Kilas ESDM, 21 Januari 2012


 

  • TAMBANG

Kasus Pencabutan Izin Tambang, PTBA Bakal Kehilangan Triliunan Rupiah

 

Potensi kerugian negara akibat pencabutan izin ribuan hektare lahan batu bara PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA) di Lahat, Sumatera Selatan, ditaksir mencapai US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 19,8 triliun.

 

Direktur Utama Bukit Asam, Milawarma, menjelaskan, kerugian itu nilai dari hilangnya aset perusahan yang merupakan badan usaha milik Negara ke tangan swasta. “Kami tidak diberi tahu prosesnya, tiba-tiba lahan itu sudah digarap swasta,” ujarnya. (KT-B2)

 

 

Freeport Turunkan Target Penjualan Emas Tahun Ini

 

Mogok kerja para karyawan PT Freeport Indonesia tahun lalu berdampak pada menurunnya hasil tambang, terutama emas. Freeport pun menurunkan target penjualan produksi emas mereka tahun ini.

 

Juru Bicara Freeport Indonesia Ramdani Sirait mengaku ada penurunan produksi emas. Pasalnya baru sejak Kamis (19/1), Freeport mulai mengirim konsentrat ke tempat pengolahan milik Freeport. “Kami baru mulai mengirimkan konsentrat,” ujarnya. (Kontan-13)

 

 

Kementerian BUMN Siapkan Konsorsium untuk Ambil Alih Inalum

 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertarik untuk mengambil alih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Kementerian BUMN pun telah menyiapkan konsorsium BUMN untuk akuisisi Inalum.

 

Menteri BUMN Dahlan Iskan menuturkan, Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) berencana mengambil alih PT Inalum pasca-kontrak kerja sama Indonesia dan Jepang berakhir pada 2013.

 

Setelah pengambilalihan, PIP kemungkinan melakukan proses tender guna memberikan kesempatan kepada BUMN dan swasta untuk mengelola Inalum. Jika PIP melaksanakan tender, Dahlan menegaskan, BUMN siap untuk mengikuti tender. (ID-8)

 

 

IUP Eksplorasi Dihentikan Sementara, PT Sumber Mineral Nusantara Tunda Survei Geologi

 

PT Sumber Mineral Nusantara menunda sementara kegiatan survey geologi di lokasi pertambangan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Hal ini seiring dengan penghentian sementara izin usaha pertambangan-eksplorasi sebagai dampak dari bentrok fisik antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan.

 

“Keputusan Bupati Kabupaten Bima tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Sementara Izin Kegiatan Eksplorasi PT SMN (Sumber Mineral Nusantara) berakibat tertundanya realisasi invetsasi pada wilayah izin usaha pertambangan itu dan berdampak buruk terhadap keberlangsungan kegiatan eksplorasi di Kabupaten Bima,” kata General Manager PT SMN Sucipto Maridjan. (Kompas-18)

 

 

Laba Bersih PTBA di 2011 Capai Rp 3 T

 

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) menutup tahun 2011 dengan berhasil membukukan laba bersih Rp 3 triliun. Itu berarti, laba perusahaan tambang ini meningkat 50% dari pendapatan tahun 2010 yang “hanya” Rp 2 triliun.

 

Sementara, pendapatan sepanjang 2011 meningkat 39,24% year-on-year (yoy) menjadi sekitar Rp 11 triliun. Pada 2010, pendapatan perseroan sebesar Rp 7,9 triliun.

 

Milawarma, Direktur Utama PTBA, mengatakan, peningkatan kinerja tahun lalu tidak lepas dari kenaikan volume penjualan dan harga jual. (Kontan-4)

 

 

Harga batubara Berpeluang Tembus US$ 127 per Ton di semester I-2012

 

Reli harga batubara yang berlangsung sejak akhir tahun lalu, bertahan hingga kini. Di bursa ICE Newcastle, Australia, Kamis (19/1), kontrak batubara pengiriman Februari 2012 senilai US$ 113,3 per ton. Jika dihitung sejak awal pekan, kenaikan sudah 1,52%.

 

Penyusutan pasokan batubara di pasar akibat gangguan cuaca di Negara-negara produsen, menyulut spekulasi kenaikan harga. Norico Gaman, Kepala Riset BNI Securities, menuturkan, kapasitas produksi batubara terbatas.

 

Norico memprediksi jika kondisi ketidakseimbangan antara supply-demand batubara di pasar berlanjut, banderol batubara bisa terbang hingga US$ 127 per ton, di Semester I-2012. (Kontan-5)

 

MIGAS

Meski Terganjal UU APBN 2012, Pemerintah & DPR akan Bahas Opsi Kenaikan Harga BBM

 

Meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 menutup kemungkinan atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada tahun ini, pemerintah tetap akan membahas opsi tersebut.

 

Opsi tersebut penting tidak hanya sekadar menekan subsidi, tetapi juga menyikapi kondisi perekonomian makro yang sifatnya tidak pasti.

 

Menteri Korodinator Perekonomian Hatta Rajasa, mengatakan, Menteri ESDM akan segera bertemu dengan Komisi VII DPR untuk membahas opsi tersebut.

 

“Menurut saya, opsi menaikkan harga itu perlu. Kita tidak tahu kondisi ke depan akan seperti apa,” katanya. (Kompas-18/BI-8)

 

 

BPS: Bila Inflasi Rendah, Pemerintah tak Perlu Khawatir Naikkan Harga BBM

 

Pemerintah membuka kembali opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Cuma rencana ini harus dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Maklum, di Undang-Undang APBN 2012, pemerintah tak boleh mengerek harga BBM bersubsidi.

 

Rencananya, Kamis (26/1) pekan depan, pemerintah akan menyodorkan opsi kenaikan harga BBM tersebut ke Komisi VII DPR. “Opsi itu seharusnya ada karena kita tidak tahu seperti apa harga energi ke depan,” tegas Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. (Kontan-2)

 

 

Pertamina Tambah 26 Kapal Senilai US$ 370 Juta

 

PT Pertamina (Persero) menargetkan penambahan kapal pengangkut minyak dan gas bumi berbagai ukuran sebanyak 26 unit hingga tahun 2015, dengan total nilai investasi 370 juta  dollar AS. Penambahan kapal itu untuk meningkatkan kelancaran distribusi bahan bakar minyak, elpiji, dan produk lain di Indonesia.

 

“Dari 26 kapal yang dikirim itu, 8 unit di antaranya diproduksi galangan kapal nasional,” kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina Mochamad Harun.  (Kompas-20/BI-8/ID-7)

 

 

Energi Mega Persada Bidik Pendapatan Rp 3,6 T di 2012

 

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menargetkan pendapatan tahun ini lebih dari Rp 3,6 triliun. Jumlah itu naik dua kali lipat dari pendapatan 2011 yang ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun.

 

Sebagai catatan, estimasi pendapatan tahun lalu itu belum menghitung kontribusi Blok Offshore North West Java (ONWJ), yang diakuisisi pada akhir tahun 2011. “Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) di 2012 bisa US$ 250 juta,” kata Imam Agustino, Direktur Utama ENRG. (Kontan-4)

 

 

Direktur Pengusahaan PGN Diberhentikan Mendadak

 

Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk memberhentikan sementara Direktur Pengusahaan Michael Baskoro Palwo Nugroho terhitung mulai 20 Januari 2012.

 

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Heri Yusup menjelaskan pemberhentian sementara itu telah sesuai dengan anggaran dasar perseroan pasal 11 ayat 15 huruf a dan Pasal 15 ayat tujuh huruf (a).

 

Namun, dia tidak menjelaskan secara detail alasan pemberhentian Michael Baskoro tersebut. Untuk selanjutnya, tugas direktur pengusahaan akan diambli alih oleh direktur PGN lainnya. (BI-4)

 

ENERGI

Pemerintah akan Evaluasi Proyek 10.000 MW

 

Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo memastikan pemerintah segera mengevaluasi proyek pembangkit listrik 10.000 MW. Evaluasi dilakukan secepatnya agar pemerintah tidak dirugikan oleh mandeknya proyek listrik ini. “Pengalaman dengan kontraktor Cina ini jangan sampai terulang,” ujarnya.

 

Tak hanya itu, dia melanjutkan, pemerintah juga akan melakukan tender ulang kontrak-kontrak pembangunan pembangkit dengan kontraktor asal Cina. Kapan tender ulang akan dilakukan, Widjajono belum bisa memastikan waktunya. (KT-Bisnis)

 

 

Pembangkit Listrik di Lombok akan Gunakan CNG

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana menggunakan gas alam terkompresi atawa Compressed Natural Gas (CNG) untuk menjalankan pembangkit listrik di Lombok. Itulah sebabnya, kini PLN lagi mengembangkan proyek transportasi CNG marine di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

 

Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas PT PLN, Suryadi Mardjoeki berharap, proyek CNG ini bisa mengatasi kekurangan gas bagi pembangkit di Lombok. “Pada 21 Januari nanti, saya akan meneken kontrak dengan konsultan transportasi CNG Marine,” kata Suryadi. (Kontan-14)

 

Posted in Uncategorized

Info Kilas ESDM, 20 Januari 2012

  • TAMBANG

Pemerintah akan Rem Investasi Pertambangan dan Genjot Infrastruktur

Pemerintah tahun ini menargetkan pertumbuhan investasi yang sangat besar, agar bisa mencapai pertumbuhan 6,7%. Tapi, target bukan cuma nilai investasi agar menggerakkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Menteri Perdagangan yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyebutkan, tahun laly tren invetsasi pertambangan sudah meningkat pesat. “Kalau bisa sektor pertambangan jangan naik prosentasenya. Perlu investasi  yang lebih bermutu seperti pembangunan infrastruktur, dan investasi lainnya yang lebih ramah lingkungan,” jelasnya.  (Kontan-2/BI-3)

 

Antam dan PLN Minati Inalum

PT Aneka Tambang Tbk dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berminat untuk mengakuisisi kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang akan diakuisisi oleh pemerintah pada tahun depan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi pemerintah (PIP) akan menyelenggarakan tender pembelian saham Inalum, segera setelah proses akuisisi dari konsorsium asal jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA). (BI-9)

 

BHP Billiton akan Mulai Proyek Tambang Batubara di Maruwai Kalteng

BHP Billiton Ltd akan memulai proyek tambang batu bara di Maruwai, Kalimantan Tengah, setelah perusahaan yang bermarkas di Melbourne, Australia., itu memperoleh persetujuan pemerintah.

Menurut juru bicara BHP Billiton Ltd Kelly Quirke, pihaknya akan memulai pengerjaan proyek IndoMet Coal meliputi pengerjaan konstruksi jalan dan infrastruktur lainnya. Pada September 2011, BPH mengemukakan perusahaan tambang itu berencana memulai produksi batu bara Juni 2016. (BI-9)

 

PT Perdana Karya Perkasa Tbk Jajaki Akuisisi 2 Tambang Batubara di Kaltim

PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) menjajaki akuisisi dua tambang batubara pada tahun ini. Dua tambang yang berlokasi di Kalimantan Timur, diestimasi memiliki cadangan 30 juta ton batubara dengan 5.000 hingga 6.000 kilo kalori.

“Ada dua tambang yang potensial. Kami tengah melihat legalitas dan teknisnya dulu,” tutur Untung Haryono, Direktur Keuangan PKPK. Emiten yang itu menyiapkan dua opsi pendanaan untuk akuisisi. (Kontan-4)

 

Borneo Tuntaskan Akuisisi 23,8% Saham Bumi Plc senilai US$ 1 M

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk, produsen coking coal, yang dikendalikan oleh pengusaha Samin Tan, menuntaskan akuisisi 23,8% saham Bumi Plc senilai US$ 1 miliar dari Grup Bakrie.

“Ya benar [signing ceremony besok]. Namun tidak ada jumpa pers. Hanya saja siaran pers,” ujar Dirketur Borneo Kenneth Raymon Allan.

Dalam akuisisi tersebut, Borneo Energi, pemilik tambang coking coal PT Asmin Koalindo Tuhup dan PT Borneo Mining Services, meraih pinjaman US$ 1 miliar yang diatur oleh Standard Chartered Bank. (BI-Market)

 

Bumi Resources Minerals Berharap Tambang Bijih Besi di Mauritania Hasilkan Laba US$ 40 Juta di 2014

PT Bumi Resources Minerals Tbk, melalui anak usaha Tamagot Bumi SA, berharap tambang bijih besi di Mauritania dapat menghasilkan laba oeprasional US$ 20 juta-US$ 40 juta pada 2014.

VP Investor Relations Bumi Resources Minerals Herwin W. Hidayat mengatakan perseroan baru saja mendapatkan izin eksploitasi bijih besi di area seluas 990 km2 di tamagot, Republik Islam Mauritania, pekan ini.  (BI-Market)

 

Intraco Penta garap Bisnis Pertambangan

PT Intraco Penta Tbk menggarap bisnis pertambangan melalui pendirian dua anak usaha, yaitu PT Intraco Penta Wahana dan PT Inta Resources, menyusul suntikan modal Rp495 juta dan Rp4,99 miliar.

Terkait dengan konsolidasi tersebut, emiten berkode saham INTA ini juga mengubah nama salah satu anak usahanya PT Intraco Penta Servis menjadi PT Intraco Penta Prima Servis.

Direktur Utama Intraco Penta Petrus Halim mengatakan perusahaan yang berdiri sejak 1970 dengan fokus utama pada solusi total alat berat itu akan melebarkan sayap ke bisnis pertambangan. (BI-m3)

 

Harum Energy Proyeksikan Produksi 2012 Sebesar 14 Juta Ton Batubara

PT harum Energy Tbk (HRUM) menunjukkan pertumbuhan volume produksi yang impresif dalam beberapa tahun terakhir. Volume produksi batubara perseroan tahun ini diproyeksi mencapai 14 juta atau meningkat 40% dibandingkan tahun lalu 10 juta ton.

Perseroan berhasil mencetak pertumbuhan volume produksi batubara sebesar 38% per tahun pada 2004-2010. sedangkan kenaikan volume produksi periode 2011-2014 ditargetkan 29% per tahun. Produksi terbesar akan dikontribusi oleh PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) dengan estimasi 10,5 juta ton, disusul PT Santan Batubara (SB) sekitar 3 juta ton. Adapun, PT Tambang Batubara Harum (TBH) ditargetkan mulai berproduksi tahun ini dengan volume awal 0,5 juta ton. (ID-15)

 

Garda Tujuh Buana Tahun Lalu hanya Produksi 1 Juta Ton

PT Garda Tujuh Buana Tbk (GBTO) membukukan produksi batubara tahun lalu sebanyak 1 juta ton atau lebih rendah dibandingkan estimasi semula mencapai 1,5 juta ton.

“Produksi kami tidak capai target sebesar 1,5 juta ton, karena tambang perseroan mulai berproduksi pada kuartal II-2011 ditambah kurang kondusifnya cuaca,” kata Sekretaris Perusahaan Garda Tujuh Buana Wesly Ezra Parlindungan. (ID-14)

 

ATPK Resources  akan Right Issue Akhir Januari

PT ATPK Resources Tbk (ATPK) berencana menerbitkan saham baru pada 26 Januari 2012. Jumlah saham yang akan diterbitkan maksimum 83,12 juta saham, atau setara 10% dari total modal yang disetoran.

Emiten itu akan menerbitkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (non-HMETD). Harga jual saham baru berkisar Rp 150 per saham. Jadi, dari hajatan tersebut, APTK bisa mendaptkan dana, setidaknya, sebesar Rp 12,468 miliar. (Kontan-4)

 

66 Perusahaan Tambang Beroperasi di Kab Murung Raya Kalteng

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya, Kalimantan Tengah, hingga Januari 2012 mencatat ada sekitar 66 izin pertambangan yang telah dikeluarkan. Jumlah izin pertambangan terbanyak yang dikeluarkan adalah izin usaha pertambangan (IUP) untuk mineral logam/batubara.

Bupati Murung Raya Willy M Yoseph mengatakan, izin pertambangan lainnya adalah, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sebanyak 10 unit, kontrak karya (KK) tiga unit, dan IUP mineral nonlogam dan batuan sebanyak 16 unit. (ID-9)

 

SMN Berharap Bisa Lanjutkan Eksplorasi

PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) berharap bisa segera melanjutkan kegiatan eksplorasi tahap awal di tambang Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang saat ini dihentikan sementara.

General Manajer PT SMN Sucipto Maridjan mengatakan, kelanjutan eksplorasi awal merupakan kewajiban perseroan sebagai pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi (IUP-E). (ID-9)

 

Warga Distrik Dempa Kabupaten Jayapura, Papua, Tolak PT Tablasupa Nikel Mining

Warga Tablasupa, Dsitrik dempa, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menolak kehadiran PT Tablasupa Nikel Mining untuk menambang nikel di wilayah itu. Alasannya, perusahaan ini cenderung mengabaikan keberadaan pemilik tanah ulayat.

Nelson Sorontouw, perwakilan warga Tablasupa, mengungkapkan, warga yang memiliki tanah ulayat di sekitar kampong Tablasupa tidak pernah diajak bicara sehingga ketika perusahaan mengambil contoh lapisan tanah di kawasan itu, warga datang dan mengusirnya. (Kompas-23)

 

Harga Logam Emas, Perak dan Platinum Melonjak

Beragam komoditas logam berharga serentak mengkilap. Emas, perak, platinum, dan palladium, sama-sama mengalami lonjakan harga kemarin.

Di Comex-New York, emas menembus US$ 1.670,6 per ons troi (oz), melanjutkan tren kenaikan pekan ini. Perak terkerek 0,5% menjadi US$ 30,7 per oz. kenaikan harga platinum lebih tajam lagi, hingga 1,06% menjadi US$ 1.541,5 per oz. ini adalah rekor harga tertinggi platinum sejak awal Desember. Harga palladium menguat menjadi US$ 673,35 oz. (Kontan-7)

 

 

MIGAS

Pembatasan Konsumsi BBM 1 April, Pemerintah tak Siap

Pemerintah terbukti tidak siap mengimplementasikan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April 2012. daripada terus membingungkan rakyat dengan berbagai pengumuman yang simpang-siur, pemerintah disarankan menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap.

Saran tersebut dilontarkan kalangan pengusaha dan pengamat dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI. Mereka adalah Ketuan Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistiyo, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter Hariyadi B Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) Anton J Supit, Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Studies (CPEES) Kurtubi, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto. Saran senada disampaikan mantan Wapres Jusuf Kalla. (ID-1)

 

Pemerintah dan DPR akan Matangkan Rencana Pengurangan Subsidi BBM dengan Buka Semua Opsi

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat akan mematangkan opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak pada pekan depan. Semua opsi tertunda, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

“Semua opsi dibuka. Kamis depan, saya akan matangkan dengan DPR, opsi-opsi yang disetujui oleh DPR,” kata Menteri ESDM Jero Wacik. (Kompas-19/Kontan-2)

 

Harga Premium Diusulkan Rp 8.200 per Liter

Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Premium menjadi Rp 8.200 per liter. Angka ini dicapai secara bertahap mulai 1 April mendatang hingga 2014. “Hanya negara yang kaya minyak seperti Saudi Arabia dan Venezuela yang harga bahan bakar minyaknya murah sekali. Sedangkan kita tidak kaya minyak,” ujarnya.

Dia mengusulkan tiga cara mengurangi subsidi, yaitu menaikkan harga Premium untuk mobil pribadi di setiap tahun; menaikkan harga Premium untuk mobil pribadi sebesar 5% tiap bulan; dan mengatur margin serta pajak yang ditanggung pemerintah dalam penjualan Premium. (KT-B5)

 

PT Boma Bisma indah dan PT Inka Siap Produksi Alat Konversi BBG

PT Boma Bisma Indra (BBI) siap memproduksi 1.500 unit alat konversi (converter kit) Bahan Bakar Gas (BBG) per bulan. BBI dan PT Inka (Persero) merupakan BUMN yang diminta oleh Kementerian BUMN untuk melakukan riset dan memproduksi converter kit BBG.

“Kami siap memproduksi, sekarang masih dalam kajian teknis. April 2012, converter kit produksi kami ditargetkan dikirim ke Jakarta untuk mendukung program konversi BBG,” ujar Sekretaris Perusahaan BBI Mudhiq. (ID-8)

 

BPH Migas Dukung Usulan Proteksi  terhadap Pertamax

Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendukung rencana proteksi terhadap Pertamax, menyusul pemberlakukan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai April nanti. BPH Migas sepakat dengan PT Pertamina (Persero), bentuk perlindungan terhadap Pertamax dengan cara mengendalikan impor bahan bakar khusus (BBK) beroktan 92 dan 95.

Ibrahim Hasan, anggota Komite BPH Migas, menegaskan, pemerintah memang harus mengatur impor BBK peritel asing yang beroperasi di Indonesia. Misalnya, pemerintah hanya memberikan izin impor pada peritel asing apabila ketersediaan BBK di kilang milik Pertamina habis. “Kalau masih ada harus ambil dari kilang Pertamina. Tapi kalau tidak ada sisa, baru boleh impor,” kata Ibrahim. (Kontan-14)

 

FSRU Jateng dan terminal LNG Arun Belum Dapat Kepastian Pasokan Gas dari Pemerintah

Kabar tak sedap berembus dari proyek terminal penampungan gas alam cair atawa receiving terminal liquefied natural gas (LNG) yang digarap PT Pertamina. Hingga kini proyek floating storage and regasification unit (FSRU), Jawa Tengah, dan terminal LNG Arun, di Aceh, belum juga mendapatkan kepastian pasokan gas dari pemerintah.

Senior Vice President Gas PT Pertamina (Persero) Nanang Untung mengatakan, kedua proyek tersebut sedang dikerjakan secara paralel atau bersamaan. Saat ini, proses tender pembangunan untuk receiving terminal Arun dan pengadaan kapal terapung untuk FSRU Jawa Tengah sedang berjalan. (Kontan-14)

 

Rencana Operasi FSRU Teluk Jakarta akan Molor dari akhir Januari Jadi Maret 2012

Rencana operasi floating storage and regasification unit (FSRU) atau terminal penerima liquefied natural gas (LNG) terapung Teluk Jakarta diperkirakan molor dari rencana sebelumnya, yaitu Maret 2012. Pasalnya, saat ini kapal tanker yang akan menjadi FSRU mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa merapat di Teluk Jakarta pada 31 Januari 2012 ini, seperti rencana semula.

Direktur Utama PT Nusantara Regas, Hendra Jaya, mengakui kemungkinan tertundanya pengoperasian FSRU Teluk Jakarta. “Ada terjadi sedikit insiden,” ujar Hendra Jaya. (Kontan-14)

 

Produksi Minyak Mentah Santos Turun

Produksi minyak mentah Santos Ltd, mitra kerja PT Mitra International Resources Tbk di Blok Sampang, di Indonesia turun 53% menjadi hanya 269.900 barel per 2011.

Santos juga melaporkan produksi minyak mentah pada kuartal IV/2011 hanya  42.900 barel. Anjlok hampir 200% dari posisi sama tahun sebelumnya.

“Penurunan itu disebabkan terutama oleh penghentian produksi untuk konstruksi tambang di ladang migas Oyong di Proyek Wortel,” jelas manajemen Santos. (BI-9)

 

Mobil Cepu Limited Siap Bor Sumur Alas Tuwa Timur di Bojonegoro Jateng

Mobil Cepu limited (MCL), operator Blok Cepu, akan mulai melakukan pengeboran sumur minyak di Lapangan Alas Tuwa Timur, Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur. Rencananya, pengeboran akan memakan waktu tiga bulan.

Rexy H Mawardijaya, Field Public and Government Affairs MCL, mengatakan, pihaknya hanya akan melakukan pengeboran di satu sumur migas di Alas Tuwa Timur. Tujuan pengeboran adalah untuk mengetahui potensi kandungan minyak yang ada di lapangan tersebut. (ID-9)

 

Petronas Naikkan Harga Jual BBM Khusus

Petronas akhirnya menaikkan harga jual bahan bakar khusus (BBK) atau bahan bakar beroktan 92 dan 95 mengikuti langkah para pesaingnya yang lebih dulu menaikkan harga jual. Terhitung sejak Rabu (18/1), pemain stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asal negeri Jiran itu sudah menaikkan harga jual eceran jenis Primax 92 sebesar Rp 150 per liter. Sementara, untuk Primax 95 naik sebesar Rp 250 per liter dan Disel naik Rp 300 per liter.

Ketua Umum Diler Petronas Services Station Jino Sugianto mengatakan, dengan kenaikan itu, maka harga Primax 92 yang semula Rp 8.350 per liter menjadi Rp 8.500 per liter. Primax 95 yang sebelumnya Rp 8.750 per liter menjadi Rp 900 per liter. Dan, Disel dari harga Rp 9.300 menjadi Rp 9.600 per liter. “Mau tidak mau kami harus menaikkan harga mengikuti harga minyak dunia,” kata Jino. (Kontan-14)

 

 

ENERGI

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) bakal biayai 10 Proyek Energi

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berencana membiayai 10 proyek energi di berbagai daerah di Indonesia tahun ini. “Electrification ratio di Indonesia masih di bawah kisaran 70 persen,” ujar President Director PT SMI Emma Sri Martini.

Masih langkanya listrik di Indonesia turut menghambat masuknya invetsasi ke Indonesia. Tahun lalu, rencana proyek ketenagalistrikan yang akan dibiayai oleh PT SMI mencapai 49,61 persen atau sebesar Rp 575 miliar. “Biaya tersebut belum disalurkan, tapi proyeknya sudah jelas.” (KT-B4)

 

Dua Pembangkit Listrik di Kaltim dan Bali Rusak, Warga Sudah Setengah Tahun tak Nikmati Listrik

Warga yang bermukim di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia, sudah Sembilan bulan tak menikmati listrik. Hal itu karena kedua pembangkit listrik di kawasan tersebut tidak berfungsi.

Sementara itu, dua dari enam unit kincir angina pembangkit listrik tenaga angina (PLTA) milik Kementerian ESDM yang berada di Bukit Mundi, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, rusak sejak enam bulan lalu. Perbaikan kincir terkendala mahalnya harga suku cadang yang mencapai Rp 2 miliar sehingga masyarakat lokal yang mengelola sulit memperbaiki sendiri. (Kompas-22)

 

Posted in Uncategorized

Info Kilas ESDM, 19 Januari 2012

TAMBANG

Pemerintah tak Punya Data Primer Seluruh Pertambangan yang Kontraknya Dikeluarkan Pemda.  Akibatnya Negara Rugi

Pemerintah pusat tidak memiliki data primer seluruh pertambangan batubara dan mineral yang kontrak karyanya dilakukan antara investor dan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan potensi riil penerimaan pajak dari sector pertambangan nonminyak dan gas bumi tidak terukur. Akibatnya, potensi hilangnya pendapatan Negara menjadi terbuka lebar.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) Dirketorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Amri Zaman, menyatakan, peemrintah dalam hal ini Kementerian ESDM telah melakukan survey terhadap data primer pertambangan batubara. Akan tetapi, hal itu di samping sifatnya sampling, juga terbatas pada kontrak karya investor dengan pemerintah pusat.

 

“yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian ESDM), kemarin, hanta untuk kontrak-kontrak karya dengan pusat. Sementara yang kontrak karya dengan pemda belum tersurvei. Betul-betul tidak ada yang punya data itu,” kata Amri. (Kompas-20)

 

Pemerintah Berhasil Tuntaskan Renegosiasi 15 Kontrak Tambang yaitu 11 PKP2B dan 4 KK 

Pemerintah berhasil menuntaskan renegosiasi 15 kontrak tambang, terdiri dari 11 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara dan empat kontrak karya dan diharapkan bisa ditandatangani dalam waktu dekat.

Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengemukakan renegosiasi kontrak tambang dilakukan bertahap dan sementara ini sudah diselesaikan 15 kontrak tambang.

“Kami mengharapkan bisa segera ditandatangani. Kini tinggal menyusun narasianya saja,” ujarnya. (BI-9/Kontan-14)

 

Izin Tambang Bermasalah Paling Banyak di Kaltim

Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki paling banyak izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah dari total 4.485 IUP di seluruh wilayah Indonesia yang masih dinyatakan non-clean and clear. Ribuan IUP itu dinyatakan masih non-clean and clear karena bermasalah secara administrasi dan mengalami tumpang tindih lahan.

Nelyanti Siregar, kepala Sub Direktorat Pelayanan Usaha Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, IUP non-clean and clear adalah IUP yang perizinannya bermasalah atau wilayahnya tumpang tindih, yang terivestasikan terbagi atas tujuh permasalahan.

“Wilayah Kalimantan Timur merupakan wilayah terbanyak yang memiliki IUP non-clean and clear, yakni hingga 574 IUP. Wilayah lain yang memiliki IUP non-clean and clear terbanyak adalah, Kalimantan Tengah (404), Kalimantan Selatan (389), Bangka Belitung (270), dan Kalimantan Barat (267),” kata dia. (ID-9)

 

Asia Natural Resources Raih Kontrak Jual Beli Batubara dari Wuhan Trading

PT Asia Natural Resources Tbk, emiten perdagangan komoditas, meraih kontrak kerja sama jual beli batu bara dengan Wuhan Shipbuilding Trading (Wuhan) Co Ltd dalam jangka waktu 1 tahun.

Kerja sama dengan Wuhan yang merupakan perusahaan berdomisili di China itu ditandatangani keduanya pada 8 Desember 2011.

Dalam dokumen paparan publik, manajer emiten berkode saham ASIA ini memeprkirakan dengan kerja sama tersebut akan meningkatkan performa perseroan pada tahun ini. (BI-m3)

 

Rumors: Sejumlah Investor Asing Borong Saham Borneo Lumbung Energi

Sejumlah investor asing dikabarkan terus memborong saham PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN). Rumor di pasar menyebutkan, BORN menjajaki rencana penambahan modal tanpa HMETD (non-preemptive rights), dengan melepas 10% saham pada harga Rp 900-1.000 per saham. Nippon Steel dan Nishin Steel disebut-sebut beberapa pelaku pasar siap membeli saham BORN. Setelah itu, BORN akan membeli kembali (buy back) saham. (ID-13)

 

MIGAS

Untuk Percepat Produksi Lapangan Migas yang Sulit, BP Migas Dorong Kontraktor Cari Mitra

BP Migas mendorong seluruh kontraktor kerja sama migas bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat kegiatan produksi lapangan-lapanganyang terbilang sulit.

Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Rudi Rubiandini mentakan dengan mengundang pihak ketiga melalui skema tanpa dibayar bila tidak berhasil atau no cure no pay, secara tidak langsung tentunya akan membantu pencapaian produksi minyak bumi nasional paling sedikit 1,01 juta barel per hari pada 2014. (BI-9)

 

Kebijakan Pembatasan BBM, Pertamina Belum Siap Jika 1 April Seluruh Jawa-Bali, karena Belum Semua SPBU Belum Siap

PT Pertamina (Persero) mengaku tak siap dengan program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang akan berlaku 1 April 2012. alasannya, belum semua stasiun pengisian bagan bakar umum (SPBU) di Jawa dan Bali siap menjual Pertamax.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menegaskan, tidak siapnya Pertamina lantaran tidak adaya kepastian pelaksanaan dan revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual BBM. “Jujur saja Pertamina hanya siap untuk di Jabodetabek,” ujar Karen Agustiawan. (Kontan-14/KT-A5)

 

Pertamina Siap di Jabodetabek

Kesiapan infrastruktur bahan bakar minyak nonsubsidi baru mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Padahal, pemerintah akan membatasi penggunaan BBM bersubsidi di Jawa dan Bali pada 1 April 2012.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, dari 3.062 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di wilayah Jawa dan Bali, baru 2.080 SPBU yang menjual Pertamax.

Dari total jumlah itu, sebanyak 687 SPBU berpotensi beralih tangki pendam ke pertamax dan 295 SPBU memerlukan investasi baru. Untuk wilayah Jabodetabek baru 720 SPBU, dengan rincian 666 SPBU sudah menjual pertamax, 13 SPBU berpotensi beralih tangki pendam ke pertamax, dan 41 SPBU perlu investasi baru. (Kompas-19)

 

Tak Siap, Opsi Kenaikan Harga  BBM Dipertimbangkan

Pemerintah mempertimbangkan opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), selain rencana pembatasan BBM bersubsidi jenis premium. Opsi tersebut akan disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) masih sulit karena terhambat infrastruktur. Kamis (19 januari), saya akan bertemu Komisi VII,” kata Menteri ESDM Jero Wacik.

Jero mengatakan, UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN menyatakan bahwa peemrintah tidak dapat menaikkan harga BBM. “Pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk membicarakan hal ini,” ujar dia. (ID-9/Kontan-1/BI-9)

 

Dengan Kondisi Saat ini, BPH Mengaku Kesulitan untuk Pengawasan Pembatasan BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku akan kesulitan jika harus melaksanakan pengawasan pembatasan BBM bersubsidi dengan kondisi saat ini. Pasalnya, jumlah pengawas dari BPH Migas sendiri baru sebanyak 10 orang saja.

“Jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kita rendah, hanya 10 orang. Sementara dari Kementerian ESDM hanya 23 orang. Tidak mungkin jika kita tidak dibantu pemerintah daerah dan alat,” kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng. (ID-9)

 

Anggota BPH Migas: Pertamina tak Perlu Kuatirkan SPBU Asing

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, Ibrahim Hasyim, menilai PT Pertamina (Persero) tidak perlu khawatir akan keberadaan perusahaan asing yang juga menjual bahan bakar minyak non subsidi. “Kan Pertamina tetap selalu menjadi PSO (pendistribusi) utama mendampingi yang kecil-kecil,” ujarnya.

Pernyataan Ibrahim diungkapkan menanggapi permintaan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, yang sebelumnya meminta perlindungan pemerintah dalam menjual bahan bakar tersebut. Ia menilai investor aing yang menjual BBM di tanah Air selama ini mendapat banyak kemudahan dan tanpa diharuskan memiliki kilang di dalam negeri. (KT-B4)

 

Pertamina EP pasok Gas ke Pupuk Kujang

PT Pertamina EP dan PT Pupuk Kujang menyepakati jual-beli gas senilai 430,4 juta dollar AS. Serah terima dokumen perjanjian jual-beli gas itu dilaksanakan di Jakarta, Rabu (18/1).

Presiden Direktur PT Pertamina EP Syamsu Alam menjelaskan, kesepakatan ini untuk mendukung industri pupuk dan komitmen penyediaan gas untuk ketahanan pangan. Pertamina EP akan menyalurkan gas dari lapangan di wilayah Jawa, khususnya di Jawa bagian barat, dengan titik serah di Cikampek, Karawang, Jawa Barat. (Kompas-18)

 

Pertamina EP Tahun Ini Segera Bor 50 Sumur

PT Pertamina EP, tahun ini akan mengebor sebanyak 50 sumur eksploitasi (produksi). Itulah upaya Pertamina EP untuk menguber target produksi sebesar 134.000 barel per hari (bph). Tahun lalu, produksi Pertamina EP hanya sebesar mencapai 125.000 bph.

Selain mengebor sumur eksploitasi, anak usaha PT Pertamina (Persero) ini juga akan mengebor 25 sumur eksplorasi. “Eksplorasi itu gunanya untuk menemukan cadangan minyak baru. Logikanya, produksi 1 barel minyak harus dapat cadangan 1 barel,” ujar Manajer Hubungan Masyarakat Pertamina EP Agus Amperianto. (Kontan-14)

 

Percepatan Infrastruktur Gas Butuh Investasi  Rp 77,93 T

Percepatan pembangunan infratsruktur gas dalam lima tahun ke depan akan membutuhkan investasi senilai Rp 77,93 triliun. Selama ini minimnya jumlah infrastruktur gas menghambat pasokan gas di dalam negeri.

Dalam lima hingga enam tahun ke depan, BPH Migas merencanakan pembangunan Sembilan proyek infratsruktur gas. Proyek tersebut terdiri atas penambahan kapasitas pipa eksisting, pembangunan jaringan pipa baru, pembangunan unit penampungan dan regasifikasi terapung (FSRU) serta SPBG.

“Untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur ini dibutuhkan dana Rp 77,93 triliun,” kata anggota Komite BPH Migas A Qoyum Tjandranegara. (ID-9/Kontan-14/BI-9)

Posted in Uncategorized